oleh

Hari Kerja Layak se-Asia Pasific, Buruh Jatim Tuntut Kenaikan Upah 50 USD 

SURABAYA,INIKATA.com- Ratusan buruh dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menggelar aksi di depan kantor negara Grahadi Surabaya, Sabtu (7/10/2017).

Aksi digelar untuk memperingati Hari Kerja  Layak se Asia Pasific yang diperingati setiap tanggal 7 Oktober.

Koordinator FSPMI Jawa Timur, Jazuli mengatakan secara nasional hari ini merupakan peringatan hari kerja layak nasional diperingati oleh sebagian besar serikat pekerja se Asia Pasific dengan satu tuntutan yaitu kenaikan Upah Minimum 2018 minimal sebesar 50 USD atau kisaran 650 ribu khususnya di wilayah ring satu.

“Untuk di luar ring satu, kami berharap bisa lebih besar dari 650 ribu karena disparitas upah di Jatim sangat tinggi melebihi 60 persen sehingga sudah tidak rasional lagi,” ujarnya di sela-sela aksi

Jazuli mengatakan berdasarkan hasil survey di 38 kabupaten/kota di Jatim, ternyata harga kebutuhan pokok tak ada selisih harga yang signifikan sehingga hal ini menjadi pertanyaan besar kenapa masih ada disparitas upah dan dimana ada rasa keadilan di Jatim. “Slogan pemerintah pusat sudah menerapkan satu harga seperti harga BBM di Papua. Tapi kenapa soal upah buruh di Jatim masih ada disparitas yang begitu tinggi,” tegasnya.

Pertimbangan lainnya, pada awal November nanti ada penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018. Namun Jazuli akan menolak penerapan UMP karena dianggap berbahaya bagi buruh, dan jangan sampai UMP dijadikan alat agumentasi pengusaha untuk tidak melaksanakan UMK karena sudah menjalankan UMP. Apalagi UMP itu besarannya upah terendah dari UMK di Jatim.

“Ini mengkhawatirkan bagi teman-teman khususnya di wilayah ring 1 yang besaran upahnya sudah mencapai 3 juta/bulan, dikhawatirkan kalau  menerapkan UMP bisa turun tinggal 1,5 juta/bulan. Harapan kami Gubernur Jatim tegas tidak usah menetapkan UMP karena tidak ada manfaatkanya dan tidak dijalankan,” tegas Jazuli.

FSPMI Jatim, sambung Jazuli pihaknya mendesak Gubernur Jatim Soekarwo supaya menetapkan UMSK berbarengan dengan UMK. Alasannya,supaya tidak ada ribut-ribut lagi sampai awal tahun 2018 mendatang soal penetapan upah dan tentunya tetap mengacu pada regulasi Perda Jatim No.8 Tahun 2016

Komentar

Topik Terkait