oleh

Jika Jentang Mangkir Lagi, Status DPO Dilayangkan

MAKASSAR, INIKATA.com – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) berharap, Soedirjo Aliman alias Jentang merupakan tersangka kasus penyewaan lahan negara menghadiri surat panggilan kedua.

Saat dikonfirmasi, Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel, Salahuddin mengatakan setelah menerima surat panggilan kedua ini, Jentang dapat memenuhi dan menghadiri panggilan pemeriksaan oleh penyidik.

“Beredar kabar berusaha menghindari dari panggilan penyidik, bahkan sempat mangkir. Oleh karena itu, kami sikapi dengan melayangkan surat panggilan kedua. Saya harap, Jentang hadir nantinya,” ungkap Salahuddin via telefon seluler, Rabu (8/11/2017).

Beredarnya kabar, Jentang telah berhasil kabur keluar negeri, tepatnya di negara Singapura. Menurut Salahuddin, negara tersebut kerap sebagai tempat pelarian para koruptor.

“Entahlah, kan kami tidak tahu Jentang ada dimana. Bisa saja, Jentang malah masih ada di Makassar,” tukasnya.

Kedepannya jika Jentang tak juga menghadiri pemeriksaan, Salahuddin menegaskan upaya mangkir tersebut jelas akan disikapi dengan mengeluarkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka Soedirjo Aliman alias Jentang.

“Kalau keberadaannya sengaja disembunyikan, maka kami pasti bukan cuman mencekal, tetapi akan berikan status DPO,” pungkasnya.

Seperti diketahui, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel, Akhmadin bersama rekannya menyambangi PT Jujur Jaya Sakti milik Soedirjo Aliman alias Jentang di Jl Gunung Bawakaraeng, Makassar, beberapa jam lalu.

Kedatangannya, memberikan surat panggilan kedua terhadap tersangka kasus penyewaan lahan negara di RT01/RW03, Kec. Buloa, Kelurahan. Tallo, Makassar.

Jentang menjadi tersangka keempat setelah sebelumnya dua anak bauhnya, Rusdin dan Jayanti telah dijadikan tumbal alias dikambing hitamkan sebagai penggarap lahan negara.

Dalam kasus ini, penyidik menemukan kerugian negara sebesar Rp500 juta. Dimana, PT Pelindo bersama pelaksana proyek Makassar New Port PT Pembangunan Perumahan (PT PP), dikelabui Jentang dengan meminta agar penggunaan lahan tersebut disewa seharga Rp1 miliar pertahun.

Sebab, berdasarkan surat keterangan hak garapan, Jentang melalui Rusdin dan Jayanti seolah olah mengklaim berhak menyewakan lahan garap yang belakangan diketahui adalah laut yang ditimbun. (**)

Komentar

Topik Terkait