oleh

LSM Sorot Indonesia Laporkan Biro Aset Pemprov Sulsel di Kejati Sulselbar

MAKASSAR, INIKATA.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sorot Indonesia melaporkan Biro Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, lantaran diduga menggelapkan aset negara.

Demikian yang disampaikan, Ketua LSM Sorot Indonesia, Amir saat ditemui di Kejati Sulsel, Jl Urip Soemohardjo, Makassar, Jumat (10/11/2017). Dia mengatakan, Biro Aset Pemprov dilaporkan terkait proses ruislag (tukar menukar tanah) dan bangunan gedung PWI Sulsel yang siduga kuat terjadi perbuatan melawan hukum.

“Luas tanah yang diserahkan ke Pemprov hanya 2.200 meter persegi, bukan 3000 meter persegi. Buktinya, masih ada 800 meter persegi yang belum dj balik nama,” ujar Amir.

Menurutnya, masalahn lahan yang luasnya 2.200 meter persegi ini, masih perlu dipertanyakan sertifikatnya. “Tidak tahu juga, dia sudah dibalik nama atau belum,” bebernya.

Tak hanya Biro Aset Pemprov Sulsel, pihaknya juga melaporkan salah seorang pengusaha yang telah menjual lahan tersebut, Direktue CV Sari Jati Jaya, William.

Adapun poin telah dilaporkan, diantaranya, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo telah menyetujui, lalu menyerahkan tanah dan gedung beserta isinya. Hal itu sesuai SK No. 384a/VII/68 tertanggal 4 Agustus 1968. Dan telah disetujui oleh DPRD Pemprov dengan nomor surat 045.2/252/DPRD/1995.

“Intinya, Gubernur Sulsel telah menyetujui menyerahkan gedung dan bangunan kepada pengurus PWI Sulsel dengan nomor: 593.5/1756/BP tanggal 5 April 1997,” tambahnya.

Hanya saja, Amir mengaku bahwa William telah menjaminkan sertifikat kepada Rudi Mewengkan.

“Sebagai jaminannya adalah uang senilai Rp650 juta dan hingga saat ini sertifikat tersebut dalam penguasaan Rudi,” imbuhnya.

Sementara Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin membenarkan terkait adanya laporan aduan rekayasa aset gedung PWI Sulsel dari Lembaga Sorot Indonesia.

“Tadi, mereka telah melaporkan secara resmi ke Kejati, dan surat laporannya sudah kami terima,” ucapnya.

Salahuddin menambahkan, laporan tersebut tentu harus dipelajari serta didalami terlebih dahulu. Sebab, tidak serta merta semua laporan yang masuk, langsung bisa ditindaklanjuti. “Kita harus menelaah dulu dan mempelajari laporannya seperti apa,”katanya.(**)

Komentar

Topik Terkait