oleh

ACC Sulawesi Desak Kejati Sulselbar Segera Tangkap Jen Tang

MAKASSAR, INIKATA.com– Anti Corruption Commitee (ACC) desak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar segera menahan Soedirjo Aliman alias Jen Tang, tersangka kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kec. Tallo, Makassar.

Wakil Direktur ACC, Kadir Wokanubun mengatakan, langkah yang dilakukan oleh Kejati Sulselbar sangat tepat, mengingat bersangkutan tidak koperatif.

“Kejaksaan harus berani ambil sikap terkait ini. Kami dukung, Kejaksaan untuk menetapkan bersangkutan sebagai DPO. Apalagi, selalu mangkir dan menghindar dari pemeriksaan,” ujar Kadir via chat Whatsapp, Senin (13/11/2017).

Maka dari itu, Kadir menyebutkan untuk sesegera mungkin Jen Tang di tahan. “Segera tahan bersangkutan,” katanya.

Sebelumnya, Jen Tang berupaya mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar terkair status tersangkanya. Untuk itu, ACC Sulawesi mengerahkan tim pemantau, Jumat (10/11/2017).

Seperti diketahui, Soedirjo Aliman alias Jen Tang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar pada Rabu, 1 November 2017 lalu.

Diketahui penetapan aktor ulung yang juga merupakan pengusaha reklamasi pantai Makassar ini ditetapkan sebagai tersangka ke-4 berdasarkan surat perintah penyidikan (Sprindik) dengan nomor print – 622/R.4/Fd.1/11/2017 tanggal 1 November 2017 oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jan Samuel Maringka.

Dimana penetapan J.T adalah hasil pengembangan dari hasil penyidikan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tiga terdakwa awal, yakni Rusdin, Jayanti selaku penggarap dan M Sabri sebagai fasilitator.

Dalam kasus ini, Jen Tang beberapa kali lolos dari jerat pidana. Hal itu diduga turut serta dengan tiga terdakwa awal secara tanpa hak menguasai tanah negara di Buloa. Dengan seolah-olah memiliki tanah sebelum akhirnya, tanah itu disewakan ke PT PP sebesar Rp 500 juta untuk kepentingan pembangunan proyek Makassar New Port (MNP).

Akibat tindakan melawan hukumnya, perbuatan pidana yang disangkakan terhadap tersangka adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tantang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 dan pasal 3 atau pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Komentar

Topik Terkait