oleh

Pemprov Sulsel Tak Serius Cegah Korupsi, KPK Kecewa

INIKATA.com– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel tak serius dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi, hal itu terlihat setelah Rencana aksi pemberantasan korupsi yang ditawarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak digubris.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL), bahkan belum menandatangani SK yang jadi komitmen pemprov dalam pemberantasan korupsi.

Kemarin pemprov kedatangan dua pejabat struktural di KPK. Mereka adalah Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Hery Nurudin dan Koordinator Wilayah Sulsel, Dwi Aprilia Linda.

Di ruang rapat Inspektorat Sulsel, keduanya diterima langsung oleh Kepala Inspektorat Sulsel, Lutfie Natsir dan Sekprov Sulsel Abdul Latif. Hanya saja untuk jajaran pejabat, rata-rata di wakili. Hanya Kepala BKD, Ashari Fakhsarie Radjamilo.

Kekecewaan keduanya mulai meledak, saat Dwi salah seorang koordinator Wilayah di Tim Supervisi KPK meminta SK penerapan rencana aksi. SK tentang komitmen pemberantasan korupsi tersebut mestinya sudah terbit sejak Juli lalu.

SK itu mendakan jika pemprov serius melakukan pencegahan. Bahkan KPK sudah menyiapkan pendampingan program, untuk OPD yang siap menerakan sejumlah sistem e-goverment, pelayanan hingga pemberian kinerja untuk kepegawaian.

“Kami tentu kecewa. Padahal daerah yang lain SK-nya sudah ada sejak Juli. Paling lambat Agustus. Cuma pemprov yang sampai sekarang belum mendatangangi komitmen itu,” ungkapnya kepada FAJAR, Jumat 8 Desember.

Tidak hanya soal SK, kehadiran kepala OPD di jajaran pemprov juga tak hadir dalam pertemuan kemarin. Padahal, kata dia, KPK berencana melakukan monitoring, untuk semua program di OPD.

Minimal, Dwi meminta mereka melakukan presentase. Terutama soal APBD 2017 dan 2018. Termasuk perizinan PTSP hingga penerapan e-goverment serta program pencegahan lain. Dimana semua bahan monev dan APBD tersebut juga tak diberikan oleh pemprov.

“Yang hadir adalah perlakilan, yang justri tidak paham. Padahal ini bukan pemeriksaan. Makanya kita kasi deadline sampai Rabu pekan depan, kalau masih begini kita lihat nanti,” jelasnya.

Jika proses pemeriksaan, tidak ada batasnya. Dwi mengaku KPK masih berbaik hati. Memberi batas waktu hingga pekan depan, untuk monitoring ulang yang harus dihadiri oleh semua kepala dinas.

Keberadaan SK ini saja, diakuinya belum menjamin jika pemprov bisa bebas dari korupsi. Pihaknya juga telah merilis ada lima titik rawan korupsi yang masih lemah di Pemprov Sulsel.

“Lima itu yakni penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, lemahnya pengawasan dan SDM. Sulsel masih lima untuk lima kategori itu,” tambahnya. (Inikata/ful/fajar)

Komentar

Topik Terkait