oleh

Penggeledahan Balaikota, Bukti Polda Sulsel Jadi Alat Politik Oknum Tertentu?

MAKASSAR, INIKATA.com –  Sikap berlebihan yang dipertontonkan Polda Sulsel dalam melakukan penggeledahan di Kantor Balaikota, Rabu (3/1/2018) berbau politis. Apalagi kasus yang baru saja ditangani itu dikerjakan secara maraton menjelang pendaftaran Calon Wali Kota, pekan depan.

Pengamat Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof Hambali menilai, ketidakjelasan kasus yakni kasus dugaan korupsi program penghijauan penanaman pohon ketapang dan pengadaan tujuh sanggar lorong UMKM, mengundang tanda tanya masyarakat.

Pasalnya, hingga kini kasus tersebut belum jelas statusnya. Tapi Polda Sulsel telah beraksi seolah-olah kasus tersebut telah masuk ke tahap penyidikan.

Dia melanjutkan, pihak kepolisian menimbulkan kesan pemaksaan mengungkap kasus hukum dan meninggalkan kesan jika polisi menjadi alat politik oleh oknum tertentu.

“Sekarang ini kan masuk seolah-olah langsung sidik, sudah terlalu jauh ini kalau sidik sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Pertanyaan apakah wali kota yang dipaksakan untuk ditersangkakan ? atau ada tersangka lain karena posisi walikota masih sebagai saksi,” pungkas Hambali.

“Pak wali di satu pihak wali kota aktif dia akan bertarung calon wali kota. Sehingga dengan demikian terkesan tindakan polisi terlalu reaktif, harusnya menjunjung praduga tak bersalah, kewenangan silahkan, tapi jangan terkesan dipaksakan keadaannya,” tutup dia.(**)

Komentar

Topik Terkait