oleh

Tukin Yang Dikeluarkan Pemprov Sulsel Tak Berpihak ke Guru

MAKASSAR, INIKATA.com – Ikatan Guru Indonesia (IGI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah menyatakan sikap akan penghapusan Pakasi dan menyatakan tekad serta berjuang hingga titik darah penghabisan jika dalam dalam kebijakan Tunjangan Kinerja (Tukin) guru diabaikan.

Hal tersebut dibeberkan oleh Muhammad Ramli Rahim selalu Ketua Umum Pengurus Pusat IGI di salah satu warkop bilangan Jalan Muhammad Tahir, Kamis, (4/1/2017). Dalam jumpa persnya tersebut turut di hadiri oleh Abdul Wahid Nara, Ketua Wilayah Sulsel, Basri selaku Ketua Bidang Pendidikan.

Menurut Ramli, Peraturan Gubernur Sulsel Nomor 130 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS dilingkungan pemerintah provinsi Sulsel telah mengabaikan hak guru sebagai pegawai yang bernaung dibawah pemerintah Provinsi.

“Ada kejanggalan dalam persoalan ini. Pasalnya aturan yang dikeluarkan Gubernur terkesan tidak berpihak akan hak dan kewajiban terhadap guru. Misalnya saja upah yang dimiliki oleh staf Pemprov tak jauh berbeda dengan guru dengan golongan IV yang memiliki tiltle Doktor,” kata Ramli.

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa bagi PNS dan CPNS dalam jabatan fungsional guru yang telah menerima tambahan penghasilan berupa tunjangan sertifikasi. Guru atau tunjangan lainnya yang sejenis, tidak diberikannya TPP adalah bentuk kesalahan perhitungan Pemprov Sulsel dalam menilai kesejahteraan guru.

“Lalu apalah gunanya pendidikan tinggi apabila tunjangan dan semacamnya tidak diberlakukan kepada Guru. Kami terus mendorong hak para guru dalam hal semacam ini,” bebernya.

Kemudian, lanjut Ramli wacana memberikan pilihan antara Tukin atau TPG (sertifikasi) pun sesungguhnya tidak rasional.

Yang mana diketahui, Pemprov Sulsel hanya mendorong empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang memperoleh. Diantaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Inspektorat, Dinas Komunikasi Informasi, Statistik, dan Persandian (KISP), serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) lantaran keterbatasan anggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal ini melakukan peninjauan kembali, akan persoalan tersebut lantaran tidak meratanya aturan tukin yang dikeluarkan Gubernur Sulsel baru ini.

Komentar

Topik Terkait