oleh

Kemenpan RB Catat Ada 117 Pelanggaran Netralitas ASN, Sulsel Terbanyak Kedua 

INIKATA.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mencatat, ada 117 dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dari data itu, pelanggaran netralitas terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 42 temuan pelanggaran, kemudian Sulawesi Selatan dengan 34 temuan pelanggaran.

Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur KemenPAN-RB, Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan, pelanggaran yang dilakukan antara lain melakukan ajakan memilih, menghadiri kegiatan politik, dan memberikan sambutan pada acara silaturahmi bakal pasangan calon.

Menindaklanjuti hal itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan 48 rekomendasi. Lima di antaranya diberikan sanksi disiplin dan 43 kasus diberikan sanksi moral.

“Namun baru 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti, yakni dari Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Jeneponto, Kota Parepare, dan Kota Makassar,” ujarnya, Sabtu (17/03/2018).

Sebelumnya, KemenPAN-RB telah mengeluarkan Surat Menteri No. B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Berdasarkan UU No.5/2014 tentang ASN, apabila hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti, maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB).

Sanksi tersebut bisa berupa peringatan, teguran, perbaikan, pencabutan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran, hukuman disiplin untuk PyB, dan sanksi untuk PPK.

Saat ini, KemenPAN-RB dan Kemenko Polhukam sedang menyusun Rancangan Instruksi Presiden yang memuat pendelegasian kewenangan dari Presiden kepada MenPAN-RB untuk memberikan sanksi kepada PPK dan PyB.

Rencananya, pengaturan tentang tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap PPK dan PyB instansi pusat akan diatur dengan Peraturan Presiden, sedangkan untuk instansi daerah akan diatur dengan Peraturan MenPAN-RB. (Inikata/Fajar)

Komentar

Topik Terkait