oleh

BI Sulsel Kembangkan Program Kemandirian Ekonomi Pesantren

MAKASSAR, INIKATA.com – Pesantren telah memberikan kontribusi yang besar bagi dunia pendidikan dan pembentukan sumber daya insani Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas jauh sebelum berdirinya sekolah.

Diawali dari pergerakan dakwah, peranan pondok pesantren pada negara ini meluas telah meluas menjadi pergerakan perjuangan kemerdekaan, perjuangan pembangunan karakter bangsa, hingga perjuangan dalam ranah perekonomian.

Untuk menyambut perubahan zaman yang sedemikian cepat, serta kompetisi semakin ketat, pesantren dirasa perlu untuk memiliki konsep dan program pengembangan perekonomian secara terencana dan terarah. Konsep dan program pengembangan ekonomi pesantren dimaksud disusun dalam sebuah lembaga perekonomian yang menjadi bagian dari struktur organisasi pesantren.

Penandatanganan “Pokok-Pokok Kesepakatan Program Kemandirian Ekonomi Pesantren” merupakan perwujudan komitmen dan bentuk kesungguhan Bank Indonesia untuk ikut serta menjadi bagian dari pengembangan pesantren di Sulawesi Selatan.

“Penandatanganan tersebut juga memberikan bukti nyata telah terciptanya sinergi positif di antara kedua lembaga, Bank Indonesia dan pesantren,” kata Bambang Kusmiarso, Kepala BI Sulsel, Selasa (27/3/2018).

Ruang lingkup pokok-pokok kesepakatan ini meliputi seluruh aspek yang berkenaan dengan upaya/program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren yang dapat direalisasikan melalui pemberian bantuan teknis, baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, maupun fasilitasi/koordinasi.

Berdasarkan desain yang dirancang oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) – Kantor Pusat Bank Indonesia, program pengembangan ekonomi pesantren akan dikembangkan hingga ke tahap pembentukan holding pesantren.

“Hal ini potensial untuk diwujudkan oleh karena saat ini saja, secara nasional, Bank Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama dengan 63 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua,” jelasnya.

Namun, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum membentuk sebuah holding. Pesantren perlu memperkuat kualitas manajemen bisnisnya, menyusun laporan keuangan yang diharapkan dapat sesuai dengan “Standar Laporan Keuangan Pesantren”.

“Dengan demikian, holding yang nanti dibentuk benar-benar dapat dikembangkan secara berkesinambungan, dan mampu dimanfaatkan secara optimal oleh keluarga besar pesantren (baik pengurus, santri, alumni, maupun masyarakat di sekitar pesantren),” imbuhnya.

Oleh karena itu, untuk mencapai visi tersebut, kita perlu menjaga komunikasi, sinergi dan keistiqamahan dalam menjalankan program-program kemandirian ekonomi pesantren. Dalam perjalanannya, program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren ini diharapkan tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia dan pesantren.

“Ke depan, kami mengharapkan adanya kontribusi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah dan jajarannya, perbankan syariah, asosiasi pengusaha, serta akademisi. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan ekonomi pesantren, apabila dijalankan dengan sinergi yang tertata, maka tentu dapat memberikan manfaat yang semakin baik,” pungkasnya. (**)

Komentar

Topik Terkait