oleh

Waduh, Kapolda Jatim Dilapor Pengusaha, Ada Apa?

JAKARTA, INIKATA.com – Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Pol Machfud Arifin, beserta Dirreskrimum Kombes Pol Agung Yudha dan penyidik Unit III Subdit II Harda Bangtah dilaporkan ke Kapolri dan Kadiv Propam Mabes Polri.

Pelaporan ini dilakukan oleh Edi Dwi Martono selaku kuasa hukum Sukarno Candra dan Budi Santoso yang merupakan direksi PT Bumi Samudera Jedine.

Kedua klien Edi mengaku telah menjadi korban praktik mafia hukum di Polda Jatim dengan tujuan mencaplok lahan seluas enam hektare yang di atasnya akan dibangun apartemen Royal Avatar World.

Modus operandi rekayasa hukum kelompok yang diduga dekat dengan petinggi Polda Jawa Timur itu, mengorganisir dan mendorong 73 konsumen proyek apartemen Royal Afatar Word untuk membuat Laporan Polisi di Polda Jawa Timur, padahal kasusnya masuk dalam ranah hukum perdata.

Dari laporan tersebut penyidik Polda Jatim bergerak cepat dan menetapkan Klemens dan Budi sebagai tersangka. Keduanya dimasukan ke sel tahanan sejak 19 April 2018, dengan dikenakan pasal 378 dan 372 KUHP.

“Kami meminta agar Presiden dan Kapolri segera turun memeriksa pimpinan Polda Jatim, mengingat PT Bumi Samudera Jedine sebagai pengembang diperlukan untuk kepentingan negara,” ujar Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (20/5).

Edi menambahkan penyidik tidak memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan kedua kliennya sebagai tersangka. Apalagi pelaporan terhadap kliennya tidak dapat digolongkan sebagai bentuk pidana penipuan, karena PT. Bumi Samudera Jedine selaku pengembang sudah memiliki Ijin Lokasi berdasarkan Putusan Bupati Sidoardjo nomor 188/2/404.1.3.2/2014, dan Tanah HGB nomor 71/Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoardjo, Luas 59.924 m2 serta IMB nomor 142 Tahun 2015/Kabupaten Sidoardjo sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta telah dilakukan Pemasangan Tiang Pancang sebanyak 2500 buah.

Selain tanpa alat bukti yang kuat. Edi menjelaskan sejak ditahan 19 April 2018, kliennya mengalami intimidasi secara psikologis dan menderita secara psikis. Penyidik juga melarang kuasa hukum untuk mendampingi kliennya dalam rangka pembelaan.

“Selain menciptakan lapangan kerja, juga proyek-proyeknya bermanfaat bagi pengembangan pembangunan dan perekonomian daerah. Kriminalisasi dan demontrasi praktek mafia hukum yang dilakukan sangat kasar dan vulgar,” ujar Edi. (inikata/rmol)

Komentar