oleh

Kementerian PUPR “Pangkas” Dana Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tol Reformasi Makassar

MAKASSAR, INIKATA.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Basmi Sulsel menduga kuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilep sisa dana ganti rugi pembebasan lahan tol reformasi Makassar, yang seharusnya diberikan kepada ahli waris, Intje Koemala versi Chandra Taniwijaya.

Menurut Ketua LSM Basmi Sulsel, Andi Amin Halim, mengatakan, dugaan tersebut dikuatkan oleh beberapa bukti. Pertama, hingga kini Kementerian PUPR tidak melaksanakan fatwa Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan agar sisa dana ganti rugi lahan dititp ke Pengadilan Negeri Makassar (Konsinyasi).

“Fatwa MA sendiri muncul karena Kementerian PUPR sendiri yang meminta sebelumnya. Tapi kenyataannya ia tak laksanakan,” kata Amin, Rabu (5/9/2018).

Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga sebelumnya mengakui ahli waris pemilik lahan tol, Intje Koemala versi Chandra Taniwijaya telah memenangkan perkara sengketa lahan tol berdasarkan putusan MA di tingkat Kasasi bernomor 3287K/Pdt/2003, tanggal 21 Agustus 2007.

Namun, belakangan Kementerian PUPR diam-diam melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan adanya bukti baru yang ditemukan pihaknya berupa sertifikat hak pakai atas nama Direktorat Bina Marga yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar tertanggal 28 Agustus 1994.

“Tapi lagi-lagi itu hanya akal-akalan dan kebohongan publik yang dilakukan Kementerian PUPR untuk tidak memberikan hak ahli waris. Karena sertifikat hak pakai yang dijadikan bukti baru dalam PK tersebut, jelas telah dibantah oleh Pemkot Makassar dalam suratnya bernomor 592.2/1014/Pem, yang ditujukan kepada Direktur Sistem Jaringan Prasarana Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah di Jakarta tertanggal 14 Oktober 2004,” terang Amin sambil memperlihatkan dokumen tersebut. (Nca)

Komentar

Topik Terkait