oleh

Pemuda Pancasila Sebut Pemda Mesti Diawasi, Mobilisasi Kades dan ASN Berpotensi Munculkan Pelanggaran

MASAMBA, INIKATA.com – Pemuda Pancasila Kabupaten Luwu Utara sebut instrumen pemerintah daerah berpotensi menyebabkan pelanggaran pemilu.

Hal ini diungkapkan oleh Rival Pasau saat sesi tanya jawab pada Sosialisasi pengawasan partisiatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (28/9/18).

“Potensi pelanggaran pemilu yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah yakni Mobilisasi Kepala Desa, ASN untuk terlibat dalam politik praktis pada proses pemilihan umum baik itu pileg dan Pilpres,” kata Rival Pasau, Sekertaris Pemuda Pancasila Kabupaten Luwu Utara.

Untuk itu, seharusnya pemerintah daerah lebih berperan aktif menciptakan Pemilu yang sehat.

“Harus ada komitmen dari pemerintah daerah dan komitmen tersebut harus nyata jangan hanya sekedar himbauan yang sifatnya abstrak”ujarnya. (Aksan)

Komentar

Topik Terkait