oleh

Wartawan di Luwu Utara Diperiksa, LBH Pers: Polisi Mesti Paham UU Pers

MAKASSAR, INIKATA.com — Tindakan Pihak Kepolisian yang memeriksa salah seorang wartawan sebuah media lokal di Luwu Utara Sualawesi-Selatan, dianggap telah membungkam kebebasan pers.

Padahal pemeriksaan tersebut merupakan sengketa berita yang harusnya dilakukan dengan cara-cara yang diatur oleh undang-undang khusus pers, terlebih Kapolri dengan tegas menyatakan, bahwa wartawan mendapatkan imunitas dan tidak dapat dijerat langsung dengan pidana.

Hal ini diungkapkan oleh, Fajrin dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH-Pers) Makassar. Ia mengatakan, aparat kepolisian dari Luwu Raya sangat melanggar aturan yang berlaku antara Polri dan Dewan Pers pusat.

“Tidak dibenarkan penyidik kepolisian memeriksa jurnalis tanpa didampingi hukum,” ucap, Fajrin LBH Pers, Jumat (23/11/2018).

Lebih jauh menurutnya, ketika aparat penyidik dari pihak kepolisian memahami aturan, pemeriksaan salah satu wartawan tidak akan terjadi.

Dimana seharusnya pers dilindungi dengan undang-undang tersebut sehingga untuk urusan pemberitaan yang dianggap mencemarkan nama baik, tentu saja polisi wajib menerapkan prinsip lex spesialis.

“Berdasarkan MoU Kapolri dengan Dewan Pers setiap perkara jurnalis dikedepankan menggunakan UU Pers,” ujarnya, Jumat (23/11/2018). (Inikatasulsel/Anca)

Komentar

Topik Terkait