oleh

BPJS Ketenagakerjaan Harap Pergub 135 2018 Ditingkatkan

MAKASSAR, INIKATA.com – Kini telah terbit Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 135 tahun 2018 tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Peraturan ini merupakan terlengkap yang ada di Indonesia. Sebab didalamnya sudah terdapat 8 item. Diantaranya, pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja non ASN, pekerja perorangan, pekerja asing, pekerja badan layanan umum daerah dan perangkat daerah,” kata Asri Basir, Kepala kantor BPJS cabang Makassar saat menggelar Media Gathering di Red Corner Cafe, Jumat (30/11/2018) kemarin.

Dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan seluruh masyarakat pekerja Sulsel dengan total angkatan kerja berdasarkan data BPS tahun 2017 sebesar 3.598.663 Jiwa dapat terlindungi pada Program BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hkum yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang Badang Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), berdasarkan Undang-undang tersebut maka terbentuklah 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan yang merupakan Transformasi dari PT Askes dan BPJS Ketenagakerjaan yang Merupakan Transformasi dari PT Jamsostek Persero.

Berdasarkan undang-undang tersebut BPJS Ketenagakerjaan dipercayakan untuk menjalankan 4 (empat) Program Jaminan Sosial yaitu : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Dimana keempat Program tersebut diperuntukan bagi seluruh pekerja di Indonesia. (**)

Komentar

Topik Terkait