oleh

Bagikan Anggaran 2019, Jokowi: Jangan Ada Mark-up

INIKATA.com — Presiden Jokowi, kemarin, membagikan alokasi anggaran tahun 2019 kepada kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Diingatkannya, dana itu agar tidak dikorupsi dan digunakan dengan efisien.

Mantan Gubernur DKI Ja­karta ini mengungkapkan, belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 ditetapkan sebesar Rp 2.461,1 triliun. Jumlah itu naik 11 persen dibandingkan tahun ini sebesar Rp 2.217,2 triliun.

“Dari sisi pendapatan (ditargetkan) meningkat 13,7 persen menjadi Rp 2.165,1 triliun dari tahun ini sebesar Rp 1.903 triliun. Dengan kenaikan itu, tentu pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target penerimaan, baik dari sisi perpajakan maupun bukan pajak,” ungkap Jokowi.

Walau harus kejar setoran, Presiden mewanti-wanti agar jajarannya untuk tetap menjaga iklim usaha serta tetap memberi­kan banyak insentif.

Jokowi mengingatkan ke­pada para pejabat agar tidak bermain-main dengan anggaran. Setiap rupiah dari APBN harus betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat.

“Jangan ada korupsi, jangan ada penyalah­gunaan anggaran. Jangan ada ada mark up, jangan menguap. Anggaran harus bisa dipastikan memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat,” pesan Jokowi.

Jokowi menekankan penting­nya anggaran dikelola dengan efisien dan fokus.

Para pimpinan kementerian/lembaga/pe­jabat daerah, harus memastikan anggaran diperuntukan buat kegiatan utama. Bukan habis untuk kegiatan pendukung.

“Kegiatan pendukung itu apa? Ya kebanyakan rapat, kebanya­kan perjalanan dinas, kebanya­kan honor untuk tim,” ujarnya.

Untuk menekan penyelewengan, Jokowi menginstruk­sikan baik pemerintah pusat maupun daerah meningkatkan pengawas internal.

Sekadar informasi, dari total anggaran belanja negara tahun 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun, kementerian/lembaga negara pemerintah pusat dapat alokasi Rp 855,4 triliun. Kemudian, untuk non kementerian/lembaga sebesar Rp 778,9 triliun. Sedangkan pemerintah daerah melalui transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 826,8 triliun.

(**/rmol)

Komentar

Topik Terkait