oleh

Ibu Ini Curhat Nasibnya Sebagai Guru di Depan Jokowi, Suaranya Bergetar

INIKATA.com – Seorang guru curhat atas nasib yang diterimanya selama berprofesi sebagai tenaga pengajar. Guru itu bahkan mencurahkan isi hatinya dengan sangat suara bergetar.

Guru asal Pemalang, Jawa Tengah, bernama Megayanti, dengan suara yang bergetar menyampaikan persoalan yang dialami. Mulai dari besaran honor, kesulitan sertifikasi, hingga batasan usia.

“Tujuh tahun mengajar honor saya Rp 50 ribu Pak Presiden, dan tiga tahun belakang honor kami Rp 150 ribu. Alhamdulillah Pak Presiden. Saya datang ke sini kayak mimpi bisa ketemu dengan bapak,” kata Bu Mega yang mengenakan jilbab merah.

Mega mengajar di bawah yayasan yang diatur oleh Kementerian Agama mengeluhkan persyaratan yang diminta. Persyaratan tersebut mengharuskan guru yang sudah mengajar sejak 2005 ke belakang.

Sementara ia yang bekerja sejak 2009 tidak bisa ikut sertifikasi. Mega menyebut, persyaratan itu ada dalam SK Dirjen.

“Oh jadi yang (tahun) 2005 bisa, tapi kalau yang (tahun) setelahnya tidak bisa. Yang baru malah nggak bisa?” kata Jokowi menjawab.

Selain itu, lokasi tes yang jauh dari tempat tinggal juga menjadi persoalan. Di samping batasan usia yang ditetapkan hanya sampai 35 tahun saja. Mega mengaku sudah tidak ada harapan lagi untuk sertifikasi karena umurnya sudah menginjak 36 tahun ini.

Jokowi pun mendengarkan keluhan Bu Mega dengan saksama. Sesekali ia menyela omongan Mega karena menyampaikan terlalu buru-buru.

“Usia juga dibatasi sampai 35. Saya sudah 36, sudah nggak ada harapan lho, Pak. Saya bagaimana, Pak?” ujar Mega.

“Bentar ini baru ditulis dulu kan, saya harus bicara dengan menpan RB, mendikbud, dan menteri agama,” terangnya.

Ia pun mengatakan kalau sebetulnya ada beberapa masalah sudah ia tahu mengenai tenaga honorer. Namun tidak semuanya.

Paling penting, kata Jokowi, jika masalah yang diutarakan tadi bukan berasal dari undang-undang maka akan dicarikan solusi yang lebih mudah. Sebab kalau sudah tertulis di undang-undang akan lebih sulit mengubahnya.

“Nanti saya cek, moga-moga kalau betul kalau itu SK Dirjen atau peraturan menteri itu lebih mudah,” pungkasnya (JPNN/Inikata)

Komentar

Topik Terkait