oleh

Fadli Zon Usulkan Hapus Mekanisme LHKPN, Fickar: Tidak Masuk Akal

INIKATA.com – Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai, saran yang diusulkan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengenai penghapusan mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak masuk akal. Menurutnya, LHKPN itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara negara pada level tertentu.

“Kalo Fadli (Fadli Zon, red) tidak mau mengisi LHKPN karena alasan pajak, tidak masuk akal. Tetap saja, sebagai penyelenggara negara ia terkesan tidak mau dikontrol,” ujar Fickar ketika dihubungi Fajar Indonesia Network (FIN), Ahad (3/3).

Fickar menjelaskan, LHKPN dan pajak memiliki dua sifat yang berbeda. Dikatakan dia, pajak bersifat privat yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan LHKPN telah menjadi kewajiban setiap penyelenggara negara tertentu, minimal eselon III ke atas, yang bersifat keterbukaan bagi publik.

“Bahkan di Kementerian Keuangan, seluruh eselon terkena kewajiban mengisi dan melaporkan LHKPN,” ucapnya.

Fickar menyatakan, dua hal tersebut masih mengikat bagi penyelenggara negara berdasarkan Undang-Undang (UU). Melalui LHKPN, kata dia, lembaga yang berwenang termasuk KPK, bahkan publik, dapat menelusuri jika ada kenaikan jumlah harta kekayaan penyelenggara negara.

“Misalnya apakah terdapat kenaikan yang wajar atau justru tidak wajar. LHKPN ini akan menjadi dasar penuntutan terhadap penyelenggara negara yang korup,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRRI, Fadli Zon menilai mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di KPK bagi pejabat negara lebih baik dihapuskan. Sebab, tak diperlukan lagi di Indonesia. Hal itu ia katakan dalam responsnya terhadap pernyataan Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang mencatat baru tujuh persen anggota DPR menyerahkan LHKPN. (**/Fajar)

Komentar

Topik Terkait