oleh

Blundernya Jokowi, Fahri Hamzah: Bocornya Masih Bocor

INIKATA.com – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah angkat suara mengenai polemik potensi kebocoran uang Rp 11.000 triliun yang diungkapkan oleh Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Baginya, petahana Joko Widodo (Jokowi) telah kembali berbuat blunder dengan meminta pembuktian dari data itu. Sebab, data tersebut ada dan bersumber dari pemerintah.

Menurut Fahri, Prabowo telah begitu mendalam mengetahui informasi ini. Bahkan sudah ditulisnya dalam buku berjudul Paradoks Indonesia. Ia lantas menyoroti orang-orang yang bekerja untuk Presiden, seolah tidak bisa memberikam informasi yang akurat kepada pemimpinnya.

“Kasihan Pak Jokowi ini karena kayaknya orang-orang di sekitarnya enggak mem-brief (memberi masukan) dia komprehensif,” kata Fahri di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/2).

Dikatakan Fahri, kebocoran uang harus dimaknai dalam termonilogi ekonomi. Modus pelariannya pun banyak, termasuk larinya sumber daya. Seperti, penjualan hasil bumi yang ada di perut bumi, kerak bumi menurut Fahri juga ada yang keuntungannya di bawa ke luar negeri.

“Sementara tax amnesty kan gagal bisa dibilang mengembalikan itu semua. Kembalinya cuma sedikit. Yang bayar cuma 142 T. Sisanya enggak ada. Nah, bocornya masih bocor,” sambungnya.

Jokowi Dianggap Dirugikan Orang-orang di Sekitarnya

Dari polemik ini, Jokowi dianggap dirugikan oleh orang-orang di sekitarnya. Pasalnya, bagi masyarakat kalangan menengah, mereka jadi tahu jika petahana telah melakukan blunder.

“Saya kira itu merugikan, berkali kali Pak Jokowi dibikin rugi oleh briefing yang salah dari anak buahnya,” pungkas Fahri.

Sebelumnya, Prabowo menyebut uang WNI yang terparkir di luar negeri diperkirakan mencapai Rp 11.000 triliun. Hal itu disampaikannya saat pidato kebangsaan di acara ‘Prabowo Menyapa’ di Grand Pacific Hall, Sleman, Jogyakarta, Rabu (27/2).

Atas pernyataan itu, Jokowi lantas meminta Prabowi menyampaikan data kebocoran tersbeut. “Ya datanya di ini saja, kalau memang ada data dan ada bukti-bukti mengenai itu, ya disampaikan saja ke pemerintah, akan kita kejar kalau memang ada benar,” ujar Jokowi.

Namun, belakangan diketahui angka tersebut berasal dari pemerintah sendiri. Yakni pada 2016 lalu, Bambang Brodjonegoro yang saat itu menjabat Menteri Keuangan menyatakan bahwa potensi aset WNI yang disimpan di luar negeri mencapai angka yang disebutkan Prabowo. (**/Fajar)

Komentar

Topik Terkait