oleh

15 Camat di Makassar Dinyatakan Tidak Melanggar UU Pemilu

INIKATA.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) memutuskan untuk tidak melanjutkan dugaan pelanggaran 15 camat di Kota Makassar, Senin (11/3/2019).

Hal tersebut diungkapkan ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) saat menggelar siaran pers terkait 15 camat yang viral videonya di media sosial tersebut.

“Kami sudah menyelesaikan pembahasan kedua. Kita mengambil kesimpulan bahwa camat yang diadukan itu tidak terbukti melanggar undang-undang pidana Pemilu,” ungkap Laode Arumahi dihadapan awak media.

Ia menjelaskan, dari aspek dugaan tindak pidana pemilu, tidak memenuhi unsur untuk diproses lebih lanjut ketahap penyidikan.

Keputusan tersebut diambil, kata Arumahi, setelah melakukan analisa dan kajian terhadap hasil pemeriksaan dari saksi-saksi pelapor.

Pihak pemberi keterangan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, serta 2 orang saksi dari Universitas Airlangga Surabaya yang terdiri atas ahli hukum pidana dan hukum tata negara.

Oleh karena itu, pihak Bawaslu Sulsel akan mengirim rekomendasi ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Sebab, ke 15 camat tersebut diduga telah melanggar hukum lain, yakni pelanggaran ASN.

“Camat yang diadukan itu diduga melakukan pelanggaran hukum lainnya, bukan hukum Pemilu. Untuk itu kami rekomendasikan ke KASN,” tutup Laode.

Sekadar diketahui, laporan terkait video 15 camat yang diterima dan diproses Sentra Gakkumdu Bawaslu Sulsel sebanyak 15 laporan.

“11 laporan limpahan dari Bawaslu Makassar, 1 laporan limpahan dari Bawaslu RI serta 3 laporan yang diterima sendiri oleh Bawaslu Sulsel,” tandasnya.

Sebelum diputuskan hari ini, ke-15 laporan tersebut diproses Sentra Gakkumdu Bawaslu Sulsel selama 12 hari terhitung sejak 21 Februari lalu.

Komentar

Topik Terkait