oleh

Sidang Pembacaan Pledoi, Idrus Marham Dicecar Hakim

INIKATA.com – Mantan Sekertaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham dicecar Ketua Majelis Hakim, Yanto saat menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi setebal 85 halaman.

Pasalnya, apa yang disampaikan Idrus di depan persidangan tak sesuai dengan teks dalam nota pledoi yang telah diserahkan kepada tim majelis hakim.

Yanto menyatakan, pledoi yang dibacakan harus sesuai dengan yang telah tertulis. Karena jika tidak sesuai apa yang disampaikan secara lisan, tak akan bisa dijadikan pertimbangan majelis hakim.

“Jadi kita tetap berpegangan pada yang ini (nota pledoi). (Bacanya) yang (sudah) tertulis saja. Jadi nanti yang seperti terdakwa sampaikan tadi, ‘Saya sebagai menteri pola kerjanya seperti ini, ini, ini’ kan disampaikan lisan. Tatkala nanti enggak ada di pertimbangan kita, jangan kemudian ditanya ke mana hilangnya karena itu enggak tertulis di sini (nota pledoi),” kata Yanto kepada Idrus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (28/3).

Namun, Idrus hanya membaca sebagian isi atau inti pleodinya dalam bab per bab. Kemudian dia melanjutkan dengan memberikan keterangan secara lisan. Keterangan secara lisan itu tidak tertulis dalam nota pledoi.

“Maksud saya kan ada transkripnya yang mulia,” jawab Idrus.

“Penjabarannya kan enggak ada di sini (nota pledoi). Jangan sampai komplain di kemudian hari, yang saya jabarkan mana kok enggak ada. Sementara yang dipegang yang ini. Sepakat ya. Jadi pledoi bapak yang di sini ya,” tegas Yanto.

Sebelumnya, Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Idrus juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Jaksa menilai, Idrus terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources, Johannes Budisutrisno Kotjo. Mantan Menteri Sosial itu terbukti melakukan aksinya bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Uang tersebut digunakan Idrus untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Desember 2017.

Idrus dituntut melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (**/JPC)

Komentar

Topik Terkait