oleh

Hore, Ada Pembebasan Denda PBB

INIKATA.com – Mulai 1 April hingga 30 Juni mendatang, Pemerintah Kota Surabaya melakukan  pembebasan denda bagi warganya yang menunggak membayar PBB.

“Jadi, masyarakat yang punya tunggakan PBB, dendanya dihapus 100 persen. Kami sudah menyebarkan ini melalui media elektronik dan media sosial. Memang sempat ada yang mengatakan hoax di media sosial. Tapi kami pastikan ini bukan hoaks,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Yusron Sumartono, seperti diberitakan Radar Surabaya (Jawa Pos Group).

Yusron mengatakan, kebijakan ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2019 tertangggal 27 Maret 2019. Perwali ini muncul setelah banyak permintaan warga Kota Surabaya yang merasa keberatan dengan denda PBB.

“Kebanyakan masyarakat kurang teliti ketika membeli rumah, apakah rumah yang dibeli ada tanggungan pajak. Mereka kaget ketika melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),” ungkap Yusron.

Menurut dia, pembebasan ini baru pertama kalinya di Kota Pahlawan. Jumlah tunggakan dan pokok mulai tahun 1994 hingga saat ini sebanyak Rp 600 miliar, limpahan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota. “Setelah kami lakukan penelitian dan evaluasi. Kami juga melakukan penagihan dari pintu ke pintu,” jelasnya.

Yusron menegaskan, pembebasan denda PBB ini tidak akan mengurangi pendapatan daerah. Sebab, denda pajak hanya berupa sanksi saja. “Sedangkan untuk target pendapatan, ya pada pokoknya itu,” katanya.

Target PBB tahun ini tetap di angka Rp 1,1 triliun. Menurut dia, jika masyarakat mengetahui informasi pembebasan denda dan langsung membayarnya, maka pendapatan daerah justru bertambah. Untuk membayar pokok tersebut bisa dilakukan pada bank-bank tertentu.

Yusron mengimbau masyarakat untuk menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. “Kami berharap masyarakat tidak menyia-nyiakan kesempatan ini,” ujarnya.

Di tahun sebelumnya, ada penghapusan denda PBB. Tapi tidak semua. Hanya masyarakat tertentu saja yang mendapat dispensasi ini. “Seperti keluarga tidak mampu, pensiunan PNS, TNI, dan Polri,” katanya. (jpnn)

Komentar

Topik Terkait