oleh

Pemilu 2019, Komnas HAM Temukan Ribuan Warga Binaan Terancam Tak Bisa Nyoblos

INIKATA.com Persoalan seputar Daftar Pemilih Tetap (DPT) kembali menjadi sorotan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan banyak warga binaan di lapas dan rutan yang belum terdaftar.

Komisioner Komnas HAM, Hairansyah mengatakan berdasar pemantauan persiapan penyelenggaran Pemilu 2019, ada 31.184 ribu warga binaan dan tahanan yang belum masuk di daftar pemilih tetap (DPT).

“Mereka tersebar di beberapa rutan,” kata Hairansyah di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (4/4).

1.538 rutan tercatat sebagai narapidana di ‎lapas dan rutan di Kalimantan Barat, kemudian di Lapas Jawa Barat sebanyak 9.618 napi.

Selanjutnya di Lapas dan Rutan di Banten warga binaan dan tahanan yang belum masuk DPT sebanyak 4.666. Jawa Timur 10.689. Terakhir di Sulawesi Selatan sebannyak 4.673 warga binaan.

“‎Jadi tim pemantau menemukan fakta di lapangan terkait dengan proses kepemiluan yang berdimensi pelanggaran HAM,” ujar dia.

Hairansyah mengatakan untuk penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan, Komnas HAM menemukan belum adanya kampanye dan sosialisasi khusus dari KPU ke kelompok disabilitas.

“Bahkan akses dan fasilitas memilih masih belum ramah terjadap hak-hak penyandang disabilitas,” katanya.

Hairansyah menambahkan, penyandang disabilitas di Jawa Barat‎ juga mengeluhkan soal minimnya sosialisasi Pemilu 2019. Di antaranya surat suara membingungkan, karena ada lima kertas suara yang harus dicoblos.

Selanjutnya untuk pasien rumah sakit juga terancam kehilangan hak pilihnya. Temuan Komnas HAM di berbagai wilayah menunjukan sampai saat ini belum adanya pendataan pemilih oleh KPU untuk mereka.

“Sehingga potensi kehilangan hak pilihnya sangat besar,” ungkapnya.

Pun pasien di rumah sakit jiwa juga terancam tidak bisa memilih. Berdasar temuan di Rumah Sakit Kejiwaan Daerah (RSD) Dadi Makassar, Sulawesi Selatan, pasien tidak masuk dalam DPT dengan alasan tidak dapat memilih.

(Inikata/Jawapos)

Komentar

Topik Terkait