oleh

Jelang Pencoblosan, KPK Umumkan Nama-Nama Caleg Taat Laporan

INIKATA.com Pemilu 2019 tinggal menghitung hari. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyediakan informasi untuk publik terkait nama-nama calon anggota legislatif petahana yang belum lapor Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN).

Informasi itu bisa dipantau publik melalui situs resmi KPK di https://www.kpk.go.id/id/pantau-lhkpn.

Jelang Pencoblosan, KPK Umumkan Nama-Nama Caleg Taat Laporan

Dalam web itu juga, KPK membuat pengumuman mengenai legislator dan penyelenggara lain yang sudah atau belum melaporkan LHKPN. Semua bisa dilihat sesuai urutan abjad di web.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan seluruh calon legislatif (caleg) yang maju kembali di Pemilu 2019 ini telah terdata baik dengan status telah patuh tepat waktu, terlambat lapor maupun sama sekali belum melaporkan daftar hartanya.

Dia mengaku, pengumuman nama-nama pejabat dan caleg merupakan kesepakatan KPK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasilnya, kata Pahala ada sedikit perbaikan tingkat kepatuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Ini sebagai salah satu bukti komitmen legislatif terutama DPRD. Tahun lalu (tingkat kepatuhan) 20 persen, tahun ini hampir 70 persen. Kami pikir sebagian besar legislatif kan nyalon (maju) lagi,” kata Pahala, Senin (8/4).

Sejauh ini, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN per 8 April 2019 sedikit tak jauh berubah dengan pelaporan akhir pada 31 Maret 2019 lalu.

Tingkat kepatuhan anggota DPR telah mencapai 63,82 persen dengan wajib lapor sebanyak 550 orang, 351 telah lapor, dan 199 di antaranya belum lapor.

Selanjutnya, DPD RI dengan tingkat kepatuhan 77,27 persen, dengan wajib lapor 132 orang, sudah lapor 102 dan 30 orang belum lapor.

Kemudian, anggota DPRD dengan persentase 69,20 persen, dengan wajib lapor mencapai 17.663 orang, sudah lapor 12.222, serta belum lapor sebanyak 5.441 orang.

Namun, apabila dipisah secara runut maka tingkat kepatuhan calon anggota legislatif DPR mencapai

14,81 persen dengan wajib lapor 648, sudah lapor 96 dan 552 belum lapor.

Selanjutnya, DPD RI mencapai 79,45 persen dengan wajib lapor 696 yang di antaranya 553 sudah lapor dan 143 belum lapor.

Terakhir, caleg DPRD dengan tingkat kepatuhan 38,91 persen dengan wajib lapor 8.972 orang,

sebanyak 3.491 sudah lapor dan 5.481 belum lapor.

Pahala menambahkan, pelaporan LHKPN sebetulnya menjadi instrumen penguji apakah caleg tersebut dapat jujur atau tidak.

Terkait hal tersebut, publik bisa menilainya melalui situs tersebut.

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman menyatakan pengumuman LHKPN bagi para caleg yang maju kembali sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“KPU dan KPK beri kelonggaran, para calon terpilih melaporkan LHKPN paling lambat 7 hari setelah dinyatakan terpilih,” pungkas Arief. (Inikata/Jawapos)

Komentar

Topik Terkait