oleh

Terkesan Memanjakan, ICW Desak Pemerintah Pecat Pejabat Negara yang Tak Lapor LHKPN

INIKATA.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar penyelenggara negara yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberikan hukuman berat. Mulai dari pembayaran hingga pemecatan.

Divisi Hukum dan Pengawasan Peradilan ICW, Kurnia Ramadhana menyatakan, DPR dan pemerintah harus menyetujui pemidanaan para pengurus negara yang tidak patuh melaporkan LHKPN.

“DPR dan pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak tentang sanksi pemidanaan untuk orang-orang yang melaporkan dalam LHKPN,” kata Kurnia di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/4).

Kurnia juga menjelaskan, mengumumkan LHKPN telah menyetujui dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, sanksi masih terasa ringan disetujui oleh KPK Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 21. Di sana menyetujui persetujuan yang tidak melapor maka KPK meminta agar lembaga yang menyelenggarakan perizinan bertanggung jawab.

LHKPN agar sanksi lebih berat. Dia mengutip hukuman bagi yang tidak melapor LHKPN, seperti menunda pembayaran dan pemecatan.

“Sanksi kepada pengurus yang tidak melaporkan LHKPN, perlu ada pengadministrasian yang diakui, pengaduan seperti, pengajuan promosi atau pengekstraksi dapat dibuatkan sanksi yang memuat soal pemecatan,” tegas Kurnia.

Sementara itu, peneliti ICW Dewi Anggraeni menyatakan, anggota DPR menjadi salah satu lembaga yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN. Hal ini yang menjadi prihatin karena anggota DPR yang membuat peraturan tentang pelaporan yang terkait dengan penyelenggara negara.

“Nah kalau kami hari ini, bicarakan yang belum dilaporkan, khusus untuk legislatif,” jelasnya.

Dari data ICW hingga 31 Maret 2019 menunjukkan jajaran DPR-RI yang wajib lapor sebanyak 573. Namun yang sudah lapor hanya 85 orang. Sementara yang belum lapor LHKPN sebanyak 488 orang anggota DPR. persentase pelaporan 14,83 persen.(INIKATA/jpc)

Komentar

Topik Terkait