oleh

Gubernur Khofifah Desak Pengurusan Izin Kapal Perikanan di Permudah

SURABAYA, INIKATA.com Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa ingin agar proses pengurusan perizinan kapal perikanan bagi para nelayan dipermudah. Menggabungkan pelayanan pengurusan dokumen kapal melalui mall pelayananan terpadu satu atap atau sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS).

“Kami merekomendasikan pengurusan dokumen baik dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dijadikan satu termasuk dengan Pemprov. Kami siap membantu, apalagi memiliki lima Bakorwil yang bisa dijadikan sebagai tempat perizinan satu atap,” katanya di Surabaya, Selasa (16/4/2019).

Menurutnya, kemudahan ini sangat perlu dilakukan, agar proses perizinan cepat selesai. Tidak membebani nelayan terutama yang berdomisili di kawasan selatan Jatim. Ditambah kantor Kemenhub,seperti Kesyahbandaran (KS), Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai tempat pengurusan dokumen. Sebagian besar berada di pantai utara Jatim, sehingga jauh untuk dijangkau nelayan yang ada di pantai selatan.

“Penyatuan perizinan-perizinan tersebut juga bisa dimungkinkan melalui UPT Pelabuhan Perikanan yang kami miliki, selain itu kami juga minta agar ahli ukur kapal dan jumlah KSOP di Jatim bisa ditambah lagi sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini para nelayan,” jelas orang nomor satu di Jatim ini.

Pemprov melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim siap memberikan pendampingan kepada para nelayan terkait pengurusan perizinan melalui portal. Apalagi tidak semua nelayan memahami tata cara pengisian melalui portal tersebut

“Kami menyiapkan tim yang akan mendampingi cara pengisian dalam portal, ini semua untuk memberikan percepatan dan kemudahan layanan di Jatim,” imbuhnya.

Seperti diketahui, proses pengurusan dokumen kapal seperti surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan, PAS (tanda kepemilikan perahu) besar, dan gross akta, berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Sedangkan perizinan terkait Alat Penangkap Ikan (API) seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kewenangannya ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim. (Three)

Komentar

Topik Terkait