oleh

Minyak Sawit Indonesia Didiskriminasi, JK Cecar Kebijakan Uni Eropa di Beijing

INIKATA.com – Hadir mewakili Indonesia, Wakil Presiden Jusuf Kalla tampil tegas mengkritisi perlakuan diskriminatif Uni Eropa atas minyak sawit Indonesia.

JK melihat peluang untuk bersuara, ia pun lalu memanfaatkan Belt and Road Forum II yang digelar di Beijing, China 25-27 April untuk menyuarakan hal tersebut.

Pertemuan ini dihadiri sekitar 40 kepala negara/pemerintah. JK menye­lipkan protes terhadap perlakuan diskriminasi sawit Eropa saat memberikan masukan dan pan­dangan Indonesia pada sesi 3 Leaders Roundtable BRF, di International Convention Center (ICC), Ji Xian, Hall, Beijing, Sabtu (27/04).

JK menentang perlakuan dis­kriminatif mengatasnamakan isu sustainable palm oil. “Sejak lama isu sustainability telah menjadi perhatian dari negara produsen. Ada bukti datanya. Sayang­nya data itu tidak didengarkan (dicuekin-red),” ungkap JK.

JK menuturkan, perkebu­nan sawit memiliki peranan sangat penting untuk Indonesia. 16 juta warga Indonesia terli­bat dalam perkebunan sawit. Produksi sawit di Indonesia telah berkontribusi terhadap target pembangunan berkelan­jutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

“Perlakukan dis­kriminasi itu terus dijalankan dan berpengaruh terhadap pen­capaian SDGs Indonesia. Oleh karena itu, diskriminasi ini harus dilawan,” tegas JK.

JK berpandangan, tidak ada satu pun negara yang bisa men­capai SDGs sendiri tanpa sinergi dan kerja sama dengan negara lain, termasuk melalui BRF. “Kerja sama harus bersifat na­tional-driven bukan donor atau loan-giver driven,” cetus JK.

Selain itu, lanjut JK, Kerja sama harus mempertimbangkan inklusivitas. Karena dengan per­timbangan tersebut BRF dapat menyejahterakan setiap negara yang tergabung di dalamnya. Kerja sama harus saling menguntungkan. Hal itu bisa dicapai melalui kepemimpinan kolektif dan saling berbagi tanggung jawab.

Me first policy tidak dapat diterapkan, jika kita ingin cita-cita SDGs terpenuhi. Di situ lah prinsip-prinsip multilateralisme diperlukan. Dunia akan melihat dan mencatat apakah janji dalam kerja sama Belt and Road ini benar-benar akan membawa ke­untungan bagi semua,” ujarnya.

Seperti diketahui, Uni Eropa membuat regulasi melarang penggunaan minyak sawit Indonesia (Renewable Energy Di­rective/RED II). Regulasi itu tinggal menunggu pengesahan saja pada 15 Mei mendatang. Pemerintah Indonesia pernah mengirimkan delegasi menemui otoritas tinggi di Uni Eropa na­mun hasilnya mengecewakan.

Untuk menghalau kebijakan itu, Indonesia akan melayangkan gugatan ke WTO (World Trade Organization) setelah regulasi nanti benar-benar disahkan.

Sementara itu, Ekonom In­stitute for Development on Economic (INDEF) Bhima Yu­dhistira menilai, dengan sikap ngotot Uni Eropa, kebijakan larangan sawit kemungkinan besar akan disahkan.

“Parlemen mereka mati- matian membela minyak nabati mereka yang kalah saing dengan minyak sawit,” ungkap Bhima.

Bhima menuturkan, untuk menghadapi Eropa harus den­gan langkah nyata. Bila mereka mengesahkan aturan itu, pemerintah juga harus bersikap tegas.

Bhima berharap, niat pe­merintah menggandeng firma hukum berpengalaman benar-benar terealisasi. “Selama ini kita sering kalah di sidang WTO karena tidak didampingi firma hukum yang bagus,” ungkap­nya. (**/Rmol)

Komentar

Topik Terkait