oleh

Prabowo-Sandi Sebut Pemilu 2019 Penuh Kecurangan, KPU: Mana Buktinya?

INIKATA.com – Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo – Sandi menggelar press conference mengenai dugaan adanya kecurangan di gelaran Pilpres 2019 ini. Mantan Danjen Kopassus itu masih yakin kubunya teleah memenangkan ‘pertarungan’ tersebut.

“Kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kalau kita menyerah berarti kita menyerah pada ketidakadilan, itu artinya kita berkhianat pada bangsa negara rakyat dan pendiri bangsa ini. Itu juga artinya kita berkhianat pada puluhan ribu orang yang telah berkorban untuk republik ini,” ujar Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5).

Dalam sambutannya, Prabowo Subianto mengatakan demokrasi adalah jalan terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di hajatan Pilpres yang telah berlangsung, demokrasi mengalami ‘pemerkosaan’. Sehingga Prabowo tidak ingin menyerah terhadap kecurangan di Pilpres.

‎Karena itu Prabowo mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bisa menegakan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Meskipun, pihaknya menolak hasil penghitungan suara yang didasarkan pada kecurangan.‎

“Karena hal itu tidak mencerminkan pertarungan yang fair. Pertarungan hanya mengedepankan kecurangan demi kemenangan pasangan tertentu. Kami tida bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran,” katanya.

Lebih lanjut, Prabowo mengaku sebenarnya ingin istirahat tidak ingin ikut Pilpres. Tapi masyarakat masih menginginkan dirinya s‎upaya bisa mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik.

“Demi Allah, saya dan Sandi bukan karena ambisi pribadi. Saya sesungguhnya ingin istirahat. Tapi setelah saya keliling setelah saya lihat mata dan menjabat mereka dan mendengar harapannya. Saya tidak mungkin meninggalkan rakyat indonesia. Saya akan timbul dan saya akan tenggelam bersama rakyat indonesia,” tuturnya.

Sandi

Terpisah, Cawapres monor 02 Sandiaga Uno juga mengeluh adanya kecurangan di Pilpres 2019. Dia mencontohkan salah satunya terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kecurangan dengan menggunakan politik uang sangat masif.

“Terutana di Jateng dan Jatim masyarakat disuguhi cerita gelombang tsunami amplop poitik uang,” katanya.

Bahkan Sandi mengatakan, ada kepala daerah yang dipasksa memenangkan pasangan tertentu di Pilpres. Mereka diancam bakal mendapatkan tindakan hukum. Hal ini jelas merusak demokrasi yang sudah dibangun lama.

“Kami mendengar laporan kepala desa dipaksa menggerakan untuk memiih paslon tertentu dengan ancaman tindakan hukum,” tegas Sandiaga.

Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso juga tegas mengatakan, menolak adanya penghitungan suara yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU. Pasalnya dia menduga pemilu saat ini penuh adanya kecurangan.

“Kami BPN bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil penghitungan suara di KPU yang sedang berjalan,” kata Djoko.

Selain itu, BPN juga meminta kepada KPU untuk menghentikan sitem informasi penghitungan suara (Situng) yang saat ini sedang dilakukan. Karena dia menilai sama adanya dugaan kecurangan. Surat pemintaan menghentikan situng juga telah ia kirimkan ke KPU.

“Jadi substansinya agar KPU menghentikan penghitungan suara yang curang, terstruktur, sistematis dan masiug,” ungkapnya.

KPU

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, apabia adanya dugaan kecurangan. Maka BPN bisa membuktikannya lewat data. Sehinga nantinya bisa dibuka saat proses rekapitulasi yang saat ini sedang dijalankan oleh KPU.

“Datanya saja kita cocokan, artinya begini kalau secara hukum cara berpikirnya siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikannya,” tutur Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan sampai saat ini BPN belum membawa data-data adanya kecurangan di Pilpres 2019 ini. Sehingga apabila ada data kecungangan mengenai perolehan suara, KPU bisa langsung mencocokan dengan data di lapangan.

“Ya di bawa ke KPU (datanya), kan nyatanya sampai sekarang sudah 15 provinsi baik-baik saja,” pungkasnya. (Jpc)

Komentar

Topik Terkait