oleh

Caleg Peraih Suara Terbanyak di Nasdem Gresik Ini Terancam Gagal Dilantik

GRESIK, INIKATA.com – Seorang Caleg DPRD Kabupaten Gresik terpilih dari Partai Nasdem, Mahmud, dijebloskan ke Rutan Kelas II B Cerme, Kabupaten Gresik oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik.

Penahanan Caleg NasDem Gresik ini dilakukan atas laporan PT Bangun Sarana Besi (BSB) dalam kasus penipuan atau penggelapan jual beli tanah.

Ia ditahan oleh tim penyidik Kejari Gresik, setelah menerima pelimpahan berkas tahap dua dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur (Jatim).

Lantas, bagaimanakah nasib Mahmud di legislatif? Terlebih, ia merupakan caleg peraih suara terbanyak.

Divisi Hukum, Pengawasan dan SDM KPU Gresik Choiruz Zimam, mengaku belum bisa berkomentar banyak. Pasalnya, belum ada pengumuman resmi caleg yang yang lolos masuk parlemen di Gresik.

“Ya, kalau ditanya Ikhwal nasib pak Mahmud yang sedang dihadapkan persoalan hukum, kami di KPU belum bisa komentar apa-apa,” ujarnya, Rabu (15/5/2019).

Untuk menetapkan caleg yang lolos ke parlemen baru bisa diketahui pada tanggal 22 Mei 2019. Pasalnya, pada tanggal itu KPU baru akan melakukan sidang penetapan perolehan suara masing-masing caleg.

Diakui Zimam terkait kasus yang tengah menjerat Mahmud, tidak terkait dengan kasus pemilu. Dan kalau urusan kasus hukumnya bisa segera selesai sebelum pelantikan anggota dewan yang baru, bisa saja Mahmud tetap bebas melenggang masuk parlemen.

“Kembali ke kasus hukumnya. Apa putusan pengadilan nanti, barulah KPU bisa mengambil sikap,” kata Zimam.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun. Kasus yang menjerat Mahmud ini berawal dari pembelian lahan berstatus petok D seluas 1,3 hektar milik Ainul Hadi, warga Desa Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Gresik.

Tanah itu dijual ke PT Bangun Sarana Besi (BSB) melalui perantara Mahmud seharga Rp 663 juta. Saat itu Mahmud masih menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Gresik dan mendapat kuasa pembebasan lahan dari PT BSB.

Proses IJB (Ikatan Jual Beli) atas tanah tersebut dilakukan di Kantor Notaris-PPATK Kamiliah Bahasuan. Setelah beberapa waktu kemudian, tanah tersebut lalu dijual lagi ke AKR Land seharga Rp 6 Miliar.

Mendengar tanah miliknya dibeli oleh AKR Land dengan harga yang fantastis, Ainul Hadi tiba-tiba tidak mengakui telah menerima pembayaran atas tanah tersebut. Pada akhirnya terjadilah sengketa lahan setelah Ainul Hadi melakukan blokir sertifikat di kantor BPN Gresik. (Muh)

Komentar

Topik Terkait