oleh

12.000 Personil TNI-Polri Disiagakan Jaga Sidang Sengketa Pemilu

INIKATA.com – Polda Metro Jaya akan menerjunkan 12.000 personel gabungan TNI-Polri dalam pengamanan sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamanan akan dilakukan pada titik-titik kerawanan di ibu kota.

“Tadi kami sudah berkoordinasi dengan Pak Ketua MK (Anwar Usman), Pak Sekjen MK, dan Pangdam. Untuk pengamanan persidangan di MK, kami menggabungkan TNI-Polri, Pemerintah Daerah termasuk Pamdal yang ada di MK kurang dari 12.000 orang yang dipersiapkan, ”kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat , Selasa (11/6).

Gatot menuturkan, 12.000 personel gabungan TNI-Polri ini ditugaskan khusus untuk pengamanan di sekitar gedung MK. Sementara, titik-titik kerawanan lainnya juga ikut ditingkatkan pengamanannya.

“Secara keseluruhan, lebih dari 47 ribu yang kami siapkan. Itu dengan Polres-Polres yang ada, nanti juga Kodim-Kodim yang ada, ”ucap Gatot.

Pihak kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas saat sidang sengketa Pilpres 2019 yang diajukan capres dan cawapres Prabowo-Sandiaga berlangsung. Nantinya, sepanjang Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Utara, hingga Jalan Gajah Mada akan dilakukan penutupan.

“Itu kami lakukan untuk menyelesaikan jalan yang diadakan memberikan rasa aman dan nyaman juga melakukan persidangan baik termohon, pemohon, ketua, dan masyarakat. Tentu kami antisipasi lah, ”jelas Gatot.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal (Sekjen) Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah menuturkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan TNI-Polri untuk keperluan keamanan di MK. Koordinasi terkait keamanan itu agar sidang PHPU 2019 berjalan lancar.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan baik untuk Polri maupun TNI. Jadi, semua media lihat, bagaimana ketatnya di MK. Itu semua dalam rangka untuk mengatur keamanan di sekitar MK. Insya Allah sesuai dengan lembaga keamanan negara yang menyelenggarakan acara seperti ini, ”ungkap Guntur.

Selain area kantor, kata Guntur, fokus keamanan juga menuju ke sembilan hakim MK. Kepribadian disipasiagat empat empuk, untuk keamanan sembilan hakim MK.

“Kami mulai dari pengamanan Yang Mulia, Bapak Hakim, pengawalan dari rumah ke kantor, di kediaman. Bahkan di daerah, kami sudah pindah tempatkan untuk pindah para Yang Mulia, Bapak Hakim, ”tuturnya.

Lebih jauh, Guntur disampaikan, pengamanan terhadap sembilan hakim dilakukan sejak tanggal 20 Mei 2019. Pengamanan itu diberikan sehari sebelum KPU mengumumkan hasil yang disetujui suara Pemilu 2019 yang jatuh pada 21 Mei 2019.

“Sesuai rencana, pengamanan untuk hakim sampai tanggal 9 Agustus 2019,” pungkasnya. (jpc)

Komentar

Topik Terkait