oleh

Pemerintah Tak Berdaya, Pengadaan Sarana Sekolah Butuh ‘Uluran Tangan’ Warga

MAKASSAR, INIKATA.com – Peran pemerintah yang dianggap belum maksimal dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia terus menjadi soal. Nyatanya, masih banyak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

Masyarakat pun diminta untuk terlibat aktif, salah satunya dengan ikut membantu biaya pembangunan infrastruktur sekolah.

Hal ini seperti yang disampaikan Prof. Dr Jasruddin, M.Si selaku pengamat pendidikan sekaligus sebagai Koordinator Kordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IX Sulawesi saat dihubungi.

“Upaya pemerintah luar biasa untuk membangun infrastruktur, ada peningkatan yang cukup signifikan, tapi diakui pula bahwa sebetulnya upaya pemerintah belum cukup karena memang pemerintah punya keterbatasan dana hari ini,” bebernya.

Sehingga kata Jasruddin, peran dari masyarakat menjadi salah satu kunci untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, yakni dengan terlibat pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana. Ia menilai masyarakat semestinya diberikan kesempatan yang luas bukan dibatasi seperti sekarang ini.

“Hari ini akses masyarakat untuk terlibat itu sangat terbatas sekali dan ini menurut saya rugi. Regulasi yang memberikan kesempatan luas kepada masyarakat terlibat membantu menciptakan sarana dan prasarana yang baik itu perlu diberikan kebebasan,” jelasnya.

Seperti diketahui, dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menyatakan bahwa sekolah sama sekali tidak boleh melakukan pungutan pada murid dan wali murid. Namun dalam aturan yang sama pula, sekolah masih bisa menerima sumbangan dari wali murid yang diterima melalui Komite Sekolah.

Keterlibatan inilah, kata Jasruddin, yakni melalui Komite Sekolah yang perlu diberi kebebasan agar masyarakat juga ikut bertanggungjawab dalam peningkatan kualitas pendidikan. (Harun)

Komentar

Topik Terkait