oleh

Ganti Rugi Pembebasan Lahan Hanya Rp. 3.500 Per Meter, Warga Menolak Pindah

MAKASSAR, INIKATA.com – Proyek pembangunan bendungan Pamukkulu, Takalar-Gowa masih terkendala di proses pembebasan lahan. Warga menolak pindah, sebab uang ganti rugi yang diberikan terlalu kecil yakni kisaran Rp. 3.500 hingga Rp. 25.000 per meter.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lipang, Andi Radianto selaku kuasa hukum warga saat dihubungi, Rabu (12-6-2019) mengatakan, pada Agustus 2018 lalu warga sebenarnya telah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Takalar. Hasilnya, PN Takalar menentukan harga minimal ganti rugi ditambah harga taksiran awal. Kala harga Rp. 3.500 per meter, menjadii Rp. 53.500 per meter.

“Kalau keputusan pengadilan negeri itu cukup rasa keadilannya cukup bagus karena dari harga Rp. 3.500. Saya mohonkan kemarin itu saya gugat tim appraisal itu maka diberilah rasa keadilan karena ini syarat dengan pelanggaran hak asasi manusia. Makanya PN Takalar itu memberi kan harga itu Rp. 50.000 per meter ditambah dengan harga lama,” jelasnya, Kamis (13-6-2019).

Namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Sulsel melalui tim appraisal yakni tim penaksir harga tanah menempuh kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA pun memenangkan BPN selaku penggugat. Sehingga MA memutuskan mengembalikan harga taksiran awal menjadi Rp. 3.500 per meter.

“Ya tidak menerima, yang saya paham dan tau sampai sejauh ini selalu koordinasi dengan masyarakat bahwa masyarakat tidak terima dengan harga Rp. 3.500,” jawabnya saat ditanya respon warga perihal putusan MA.

Kendala ini juga diakui oleh Marva Ibnu selaku Staf Balai Sungai Kementerian Pekerjaan Umum yang ditemui selepas rapat koordinasi percepatan pembangunan Bendungan Pamukkulu di ruang rapat Wagub Sulsel, Rabu (12/6/2019) kemarin.

Ia mengatakan, hingga saat ini pengerjaan pembangunan bendungan Pamukkulu tak kunjung dilakukan. Sebab, dari 640 hektar lahan yang dibutuhkan, tak satupun dari lahan tersebut yang sudah dibebaskan.

“Dari sisi lahan belum ada. Jadi lahan ini kan bergantung dari pemerintah daerah dan administrasinya. Tapi kalau dari sisi penyiapan infrastruktur yang akan kita laksanakan di sana kita sudah siap. Kapan lahan itu bisa seratus persen, perlambatan terjadi di sana karena kita belum punya lahan yang kita bebaskan,” jelasnya.

Namun ia menegaskan, pihaknya tetap akan melaksanakan hasil putusan dari MA. Menurutnya, hal itu adalah keputusan akhir, tidak ada lagi negosiasi.

“Kalau pembebasan lahan kan sebenarnya di sana ada resistensi dari masyarakat akibat keputusan dari Mahkamah Agung kemarin, MA itu inkra sudah tidak bisa lagi di negosiasi karena itu keputusan akhir dan itu harus ditindaklanjuti di tahap pertama,” bebernya.

Pembangunan bendungan ini menghabiskan anggaran Rp. 1,7 triliun dengan target pengerjaannya selama lima tahun yakni dari tahun 2017-2022. Saat ditanya perihal apakah masih akan sesuai target, Marva tak bisa memberi jawaban. Katanya tergantung lahan sudah rampung atau belum.

Dua hari sebelumnya pada 10 Juni 2019, Gubernur Sulsel telah menekan Surat Keputusan (SK) perpanjangan dari Panitia Penanganan Tanah (P2T) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Sulsel yang akan diteruskan ke kantor BPN Takalar untuk dieksekusi. Pembangunan bendungan pun bakal kembali berlanjut. (Harun)

Komentar

Topik Terkait