oleh

Bijak Menyikapi Penyebaran Video Porno: Berkaca Kasus Siswa SMK di Bulukumba

MAKASSAR, INIKATA.com – Video porno berdurasi 29 detik yang diduga melibatkan siswa SMK di Kabupaten Bulukumba tersebar di media sosial belum lama ini. Tak pelak, video itu memunculkan beragam komentar dari masyarakat.

Banyak yang menjadikan video tersebut sebagai bahan celaan ataupun candaan. Video berjudul ‘jangan kasi nyala blitz-nya’ mulai dijadikan parodi.

Bahkan belakangan tersebar video lanjutan pelaku remaja putri yang didapati warga sekitar saat mencoba bunuh diri di jembatan.

Pelaku yang masih berstatus remaja yang menjadi bahan perundungan di media sosial mengundang Staf Bidang Hak Perempuan dan Anak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Reski Pratiwi untuk ikut berkomentar.

Ia menyayangkan sikap sejumlah netizen yang terus menghakimi korban.

“Padahal, dengan ikut menyebar dan berkomentar melecehkan justru akan ikut berpartisipasi dalam melakukan kekerasan kepada korban. Apalagi kedua siswa masih berstatus anak-anak. Hal ini masuk dalam kategori kekerasan seksual diranah online,” ungkapnya, Jumat (14/6/2019).

Ia menyesalkan, perempuan selalu dijadikan bahan penghakiman. Sehingga perempuan memiliki dampak kerugian yang paling besar.

Ia menilai hal ini tidak terlepas dari stereotip negatif masyarakat melihat perempuan dalam ranah seksual.

“Perempuan memang rentan jadi korban perundungan di media sosial, apalagi kalo konten seperti itu, masuk kekerasan seksual di ranah online,” jelas Tiwi sapaannya.

“Dampaknya jelas ke psikologi anak, pergaulannya di lingkungan sosial, sampai masa depan anak. Di konteks itu memang anak harus dilindungi. Apalagi kalau ada upaya bunuh diri, itu sudah genting dan serius,” tambahnya.

Ia pun menyayangkan kebijakan kepala sekolah yang menskorsing kedua siswa tersebut. Sebab menurutnya, hak pendidikan anak tidak boleh direnggut.

“Berhubung kedua korban masih anak-anak, penyelesaian kasus tersebut mesti pula memakai UU perlindungan anak. Hal ini berlaku bagi korban perempuan ataupun pelaku yang menyebar video tersebut,” jelasnya.

Namun ia menegaskan, penyelesaian hukum mesti dilakukan dengan pendekatan restorative justice atau peradilan yang memulihkan berhubung mereka berdua masih anak-anak. Ia pun mendorong kepada pihak terkait untuk memulihkan kondisi keduanya dengan rehabilitasi psikologis, sosial, dan medis.

“Korban dipulihkan dari kerugian yang timbul akibat dari kejahatan. Di satu sisi pelakunya, juga menginsafi kesalahannya dan bersedia bertanggung dalam bentuk membantu proses rehabilitasi korban misalnya, atau dijatuhi vonis. Jika dengan begitu rasa keadilan korban bisa terpenuhi,” tutup Tiwi. (Harun)

Komentar

Topik Terkait