oleh

Jual Seragam dengan Harga Tinggi, Sekolah Dianggap Langgar UU Konsumen

INIKATA.com – Memasuki awal tahun pelajaran, orang tua siswa harus terbebani dengan mahalnya kain seragam sekolah. Contohnya saja di seluruh sekolah negeri di Surabaya.

Ombudsman dan DPRD Surabaya pun turun tangan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Kali ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) juga angkat bicara.

Ketua YLPK Jatim Said Sutomo mengatakan bahwa penjualan kain seragam oleh koperasi sekolah bisa dikaitkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Wali murid mempunyai hak yang harus dilindungi sebagai konsumen. ”Wali murid berhak tahu detail harga barang yang dibeli,” katanya kemarin.

Ada sembilan hak konsumen yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Antara lain, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang dibeli. Selain itu, konsumen berhak mendapatkan barang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Ibarat minimarket yang menjual berbagai produk, penjual wajib menyertakan harga produk dalam rak. Jika minimarket tersebut tidak menyertakan harga produk tersebut, konsumen bisa menuntut haknya. Jika harga produk dengan uang yang dibayarkan tidak sesuai, konsumen bisa menuntut kompensasi.

Jawa Pos menemukan ada sejumlah wali murid yang tak menerima kuitansi pembayaran. Ada juga yang mendapat kuitansi, tetapi tidak ada detail harga per setel seragam di dalamnya.

Said juga melihat dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sekolah bisa dianggap memonopoli uang seragam apabila terbukti memaksa wali murid membeli kain seragam di sekolah.

”Jika terkait dugaan monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus turun tangan menyelidiki kasus koperasi dalam sekolah,” tuturnya.

Jika ada dugaan pemerasan terselubung berdalil pembelian seragam dengan harga tak wajar, Said merasa persoalan itu sudah masuk ranah pidana. Urusan tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum.

Masalahnya, persoalan seragam itu terjadi di seluruh sekolah negeri di Surabaya. Baik SD, SMP, maupun SMA/SMK. Seluruh koperasi sekolah menjual kain seragam yang harganya dianggap jauh lebih tinggi daripada di pasaran. Bahkan, jika dibandingkan dengan harga seragam jadi, harga kain tersebut tetap lebih mahal.

Harga satu setel kain seragam rata-rata Rp 300 ribu. Ongkos jahitnya Rp 180 ribu per setel. Artinya, wali murid harus mengeluarkan ongkos nyaris Rp 500 ribu untuk satu setel seragam. Padahal, siswa membutuhkan 5–6 setel seragam.

Harga seragam jadi di luar koperasi sekolah justru jauh lebih murah. Bahkan, ada yang harganya Rp 125 ribu per setel untuk ukuran standar. Wali murid pun tak perlu repot mencari penjahit.

Ketua Bidang Kajian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jatim Vice Admira Firnaherera meminta dinas pendidikan menelusuri persoalan tersebut. Sebab, mereka yang bertanggung jawab secara internal dalam persoalan sekolah. ”Sebelum kami yang dari eksternal turun tangan, sebaiknya dinas pendidikan turun lebih dulu,” katanya.

Hingga kini, Ombudsman masih menelusuri persoalan itu. Pekan ini mereka bakal fokus pada kasus di SDN dan SMPN. Pekan lalu ombudsman sudah memeriksa kasus di SMA dan SMKN.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Ikhsan menegaskan bahwa pihaknya sudah mengingatkan sekolah lewat surat edaran. Jika masih ada sekolah yang melanggar, dia meminta wali murid melapor kepadanya. ”Laporkan ke dinas pendidikan. Tidak perlu takut,” jelasnya. (jpg)

Komentar

Topik Terkait