oleh

Agar Mantan Napi Koruptor Tak Maju Cakada, Mendagri Bakal Bantu KPK

INIKATA.com Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo menyampaikan, pihaknya bakal mendukung adanya usulan larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2020. Dukungan tersebut diberikan untuk meningkatkan integritas kepala daerah.

“Ya pasti (mendukung) ya. Kita nanti kan tunggu pembahasan, yang jelas kita tingkatkan integritas pasti,” kata Hadi di Lapangan Banteng, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/8).

 

Agar Mantan Napi Koruptor Tak Maju Cakada, Mendagri Bakal Bantu KPK

 

Hadi mengatakan, saat ini memang tidak ada larangan bagi napi koruptor untuk turut serta maju sebagai calon kepala daerah. Namun, usulan pelarangan mantan napi koruptor sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat banyaknya kepala daerah yang belakangan terjerat kasus korupsi.

“Kalau di dalam undang-undang tetap memperbolehkan. Nah kita lihat perkembangan nantinya, kan semua pastinya disikapi secara arif, bijaksana dan para pembuat aturan itu pun akan melihat situasi yang terjadi saat ini,” ucap Hadi.

Berkenaan dengan hal itu, Hadi menegaskan pihaknya siap terlibat langsung dalam pembahasan usulan napi koruptor dilarang menjadi calon kepala daerah. Meskipun, kata dia, keputusan terkait aturan tersebut nantinya bukan wewenang pihaknya.

“Kemendagri hanya melaksanakan. Sehingga kita nanti juga kan ikut di dalam pembahasan,” jelasnya.

Wacana pelarangan mantan napi korupsi ikut Pilkada tercetus kembali setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Kudus Muhammad Tamzil karena kasus suap jual beli jabatan. Tamzil adalah mantan napi korupsi saat menjabat Bupati Kudus periode 2003-2008, lalu dia kembali terpilih dalam Pilkada Kabupaten Kudus 2018.

Belum satu tahun menjabat, Tamzil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus. Tamzil ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni, Staf Khusus (Stafsus) Tamzil, Agus Soeranto dan Plt Sekdis DPPKAD Kudus, Akhmad Sofyan.

Akhmad Sofyan diduga telah menyuap Tamzil untuk mendapatkan jabatan di lingkungan Pemkab Kudus. Akhmad memberikan suap sebesar Rp250 juta untuk mendapatkan jabatan kepada Tamzil melalui Uka Wisnu Sejati yang merupakan Ajudan Bupati Kudus ‎dan Agus Soeranto.

Uka Wisnu kemudian mengambil Rp25 juta yang dianggap sebagai jatah perantara. Sisa uang Rp250 juta diberikan Uka Wisnu kepada Agus. Agus kemudian menyerahkan sisa uang kepada ajudan bupati lainnya untuk membayarkan pembelian mobil Bupati Kudus. (Inikata/JPC)

Komentar

Topik Terkait