oleh

Sjamsul Nursalim dan Istrinya Jadi Buronan KPK?

INIKATA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai buron alias masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sebab, pasangan suami istri tersebut dua kali mangkir dari panggilan penyidik KPK.

“Iya DPO,” kata Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK, saat ditanya soal status Sjamsul dan istrinya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/8).

Saut belum menjelaskan ihwal surat keterangan DPO itu sudah dikirimkan ke kepolisian internasional (interpol) atau belum. Namun, surat itu sudah disiapkan oleh pihak Deputi Penindakan.

“Saya belum tahu teknisnya seperti apa, tapi kemarin dari deputi sudah menyiapkan itu,” ucap Saut.

Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim sendiri sudah dua kali dipanggil komisi antirasuah sebagai tersangka kasus korupsi SKL BLBI.

Namun, bos PT Gajah Tunggal Tbk itu tak kunjung mengindahkan pemanggilan KPK. Tak ada surat keterangan maupun alasan ketidakhadiran, baik dari Sjamsul maupun Itjih.

Sebelumnya, Sjamsul dan Itjih Nursalim dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sjamsul diduga menjadi pihak yang diperkaya Rp 4,58 Triliun.

Sjamsul Nursalim dan Istrinya Jadi Buronan KPK

KPK sendiri telah memanggil keduanya untuk diperiksa sebagai tersangka pada Jum’at (28/6) lalu.

Namun, keduanya mangkir. Kabag Pemberitaan KPK, Yuyuk Andriani menyebutkan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait ketidakhadiran Sjamsul dalam agenda pemeriksaan tersebut.

“Belum diperoleh informasi alasan ketidakhadiran keduanya,” ujar Yuyuk saat dikonfirmasi, Jumat (28/6).

Di tengah penyidikan Sjamsul, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus Bank Likuiditas Bantuan Indonesia (BLBI).

“Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut. Membatalkan putusan Putusan pengadilan tipikor pada Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tanggal 2 Januari 2019, yang mengubah amar Putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 24 September 2018,” ujar Juru Bicara MA Abdullah di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/7).

Atas dasar itu, MA meminta agar terdakwa Syafruddin dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging).

Selain itu, hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya agar dipulihkan. (IK/Jawapos)

Komentar

Topik Terkait