oleh

Diduga Bocor, Kejati Mulai Telusuri Anggaran PBBKB di Sulsel

MAKASSAR, INIKATA.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, mulai telusuri adanya dugaan kebocoran pengelolaan anggaran pada pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Sulsel yang bernilai miliaran hingga trilliun  rupiah.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin. Ia mengatakan, saat ini Kejati Sulsel mulai  telisik kebocoran PBBKB.

“Bapak Kajati juga menegaskan penugasan kepada tim yang telah dibentuk harus bergerak cepat. Saat ini perintah tugas telah dikeluarkan agar masalah  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diusut.” kata Salahuddin, Kamis (15/8/2019).

Kata dia, pengusutan pajak tersebut terhitung sejak dimulai tahun 2017, 2018 dan 2019. Namun tak menutup kemungkinan hal tersebut bisa berubah.

“Untuk saat ini kita tunggu hasil dari tim yang diturunkan. Masih bisa berkembang sesuai temuan tim yang  melaksanakan perintah tugas tersebut, ” tuturnya.

Sekedar diketahui, pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Sulsel sangat besar.  Nilainya pun mencapai Rp1 triliun lebih. Akan tetapi yang masuk sebagai PAD Pemprov Sulsel hanya Rp634 miliar.

Pemprov Sulsel menggagas MoU dengan jajaran BPH-Migas serta PT Pertamina. Tak hanya Sulsel saja,  melainkan seluruh pemprov se-pulau Sulawesi.

MoU ini menjadi awal untuk sinkronasi data penggunaan bahan bakar kendaraan dengan optimalisasi PAD.

Selama ini data antara PT Pertamina dan Pemda dianggap tak sinkron yang menyebabkan besarnya kehilangan  pendapatan sektor PBBKB. (Anca)

Komentar

Topik Terkait