oleh

Tak Cukup dengan Minta Izin, Pemindahan Ibu Kota Butuh Undang-undang

INIKATA.com – Presiden Joko Widodo tidak cukup hanya dengan meminta izin terkait pemindahan Ibu kota Negara Republik Indonesia ke Kalimantan. Karena ada mekanisme perundang-undangan yang mesti diperhatikan dan diubah terkait rencana tersebut.

Demikian pernyataan yang disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.

“Pindah ibukota ide yang baik. Tapi caranya harus benar. Harus ada landasan yuridisnya,” ungkap Mardani Ali, Minggu (25/8).

Mardani pun menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk segera ajukan revisi undang-undang yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota.

“Kita punya Undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang ibukota negara DKI Jakarta. Di dalamnya ada landasan filosofisnya kenapa harus pindah,” tegasnya.

Untuk diketahui Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan ke DPR rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan. Hal itu Jokowi sampaikan saat Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen Senayan, Jumat (16/8) lalu. (rmol)

Komentar

Topik Terkait