oleh

Soal Pemindahan Ibu Kota, Begini Harapan Denny JA

INIKATA.com – Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur diharapkan bisa menjadi keputusan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dilansir dari Jawapos.com, pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengusulkan agar topik ini lebih dulu dibuka menjadi percakapan di ruang publik (discourse).

Denny memandang pentingnya kesepakatan bersama itu untuk mengantisipasi pemerintahan baru periode 2024-2029 yang jika menyatakan ibu kota batal pindah, maka bisa gagal untuk berpindah.

“Apalagi keputusan Presiden baru itu didukung oleh mayoritas anggota DPR terpilih di 2024-2029, didukung pula oleh banyak para ahli, dan juga oleh mayoritas publik berdasarkan survei, akan menjadi penghalang bagi pemindahan Ibu Kota itu,” kata Denny JA.

Soal Pemindahan Ibu Kota, Begini Harapan Denny JA

Oleh karena itu, Denny menyarankan, perlu dibuka percakapan di ruang publik tentang pemindahan ibu kota dengan melibatkan para ahli di aneka bidang.

Aneka civil society, mulai dari yang ahli lingkungan hingga ahli ketatanegaraan, dan riset masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut Denny juga menjelaskan, sebetulnya ada beberapa isu dalam pembahasan ini yang sebetulnya dapat menjadi topik pembicaraan, tak hanya soal pemindahan ibu kota.

Tapi juga kapan pemindahan itu dilakukan yaitu waktu untuk memutuskan ibu kota pindah dengan waktu untuk benar-benar pindah secara fisik itu dapat pula berbeda.

Baca juga: Komisi III Yakin Pansel Capim KPK Bekerja ProfesionaI

“Jika ada pembahasan di publik yang cukup, maka pemindahan ibu kota akan menjadi keputusan bersama. Selain itu, presiden di masa datang tak lagi mudah bisa membatalkan keputusan bersama itu,” ujar Denny JA.

Denny JA juga menyarankan, mungkin perlu dibuat UU khusus yang mengatur soal tata cara dan prosedur untuk memindahkan Ibu Kota yang dibuat DPR dan pemerintah.

Atau lebih jauh lagi soal memindahkan ibu kota dibuat seperti amendemen konstitusi yaitu tak hanya cukup diputuskan oleh presiden dan DPR.

Tapi juga harus didukung oleh mayoritas anggota MPR yang dihadiri minimal oleh 2/3 anggota MPR.

“Jika sudah ada aturan yang baku dan jelas, maka seorang presiden, kapanpun, tak bisa disalahkan sendirian jika ternyata keputusannya memindahkan Ibu Kota itu keliru. Karena hukum sudah menggariskan pemindahan ibu kota itu keputusan bersama presiden, DPR dan juga suara mayoritas MPR,” tuturnya.

Tak hanya itu, Denny JA sendiri memuji determinasi Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota.

Namun, karena efeknya sangat besar bagi kelangsungan sebuah bangsa, harus lebih banyak institusi yang terlibat dalam keputusan itu.

Namun, yang lebih penting Jokowi harus pula menghitung prioritas pembangunannya untuk 2019-2024 khususnya peningkatan kualitas SDM menjadi prioritasnya.

“Kita berharap jangan sampai isu pemindahan ibu kota terlalu banyak menyita perhatian dan dana sehingga prioritas peningkatan SDM itu malah terganggu. Bahakan, iklim usaha pun bisa terganggu jika terlalu banyak ketidakpastian,” demikian Denny JA. (IK/Jawapos)

Komentar

Topik Terkait