oleh

Soal Pengangkatan Pegawai KPK Jadi ASN, Mempan RB Bilang Begini 

INIKATA.com – DPR telah ketok palu untuk menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi UU.

Salah satu poinnya yakni pegawai KPK nantinya akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN RB) Syafruddin mengatakan, pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN akan dilakukan secara bertahap. Hal ini sejalan dengan perintah UU KPK yang baru disahkan.

“Ada jeda waktu yang masih bisa di-spare waktu dua tahun ya,” ujar Syafruddin di Gedung DPR, Selasa (17/9).

Syafruddin menuturkan, saat ini pegawai lembaga antirasuah itu sudah banyak yang berstatus ASN.

Sehingga bagi pegawai KPK yang belum berstatus ASN nantinya akan dilakukan bertahap.

“Pegawai yang ada juga sudah banyak ASN sudah, itu sudah 70 persenan kalau enggak salah ya,” katanya.

Presiden Jokowi juga menyetujui supaya para pegawai KPK diangkat menjadi ASN.

Menurut Jokowi, adanya pengangkatan pegawai menjadi ASN merujuk pada lembaga hukum lainnya, seperti Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk menjadikan pegawasi KPK sebagai ASN, menurut Jokowi, implementasinya perlu masa transisi memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian.

“Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih terus menjabat dan mengikuti proses transisi menjadi ASN,” kata Jokowi.

Adapun mekanisme pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN tertuang dalam Pasal 69B dan 69C UU Nomor 30/2002 tentang KPK.

Berikut ini isi pasalnya:

Pasal 69B

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (IK/Jawapos)

Komentar

Topik Terkait