oleh

Ada Mahasiswa Tewas Tertembak, Hari Ini PB HMI Gempur DPR

INIKATA.com – Menuntut keadilan dengan turun ke jalan, ternyata berbuah petaka bagi dua mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Randi Mahasisiwa Fakultas Perikanan UHO dan Muhammad Yusuf Kardawi Mahasiswa Fakultas Teknik UHO, tewas usai menjadi korban refresif aparat kepolisian.

Randi mengalami luka tembakan di dadanya, sementara Yusuf mengalami luka bocor di kepala akibat hantaman benda keras.

Menanggapi hal tersebut Pengurus Besar HMI melalui konferensi pers kemarin, memutuskan untuk menggelar aksi Jumat hari ini, di kantor DPR RI. Dimana dalam salah satu poin tuntutan, mengutuk keras penembakan aktivis (demonstran) di Kota Kendari pada aksi massa penolakan revisi beberapa UU, 26 September 2019.

“Besok PB HMI Turun, Salah satu poin tuntutan adalah PB HMI Mengutuk keras penembakan aktivis (demonstran) di Kota Kendari,” ucap Pj Ketua Umum PB HMI, Arya Kharisma Hardy.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Asal Kota Kendari, Muhammad Ikram Pelesa mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk mencopot Kapolri, Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolres Kota Kendari atas tindakan refresif anggota kepolisian dalam pengamanan Aksi Damai Tolak Revisi beberapa RUU, hingga menelan beberapa korban jiwa dan puluhan korban luka.

“Copot Kapolri, Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolres Kota Kendari atas tindakan refresif anggota kepolisian,” tegas nahasiswa pasca Sarjana Universitas Trisakti ini. (inikatasultra)

Adapun poin tuntutan Aksi PB HMI yang akan dilaksanakan hari ini adalah :

  • Meninjau kembali UU KPK, RUU KUHP, RUU Kopersasi, dan RUU lainnya yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, bangsa dan Negara.
  • Mengutuk tindakan represif aparat kepolisian yang tidak manusiawi, tendensius dan memancing amarah Rakyat Indonesia.
  • Mengutuk keras penembakan aktivis (demonstran) di Kota Kendari ketika terjadinya aksi massa penolakan revisi UU KPK pada tanggal 26 September 2019.
  • Segera memberikan sanksi tegas dan mencabut HGU korporasi yang melakukan pembakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan.
  • Segera mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak bertanggungjawab atas pembiaran pembakaran hutan dan lahan.
  • Segera mengeluarkan Kepres tentang Badan Khusus Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
  • Menindak tegas kelalaian Pertamina atas tumpahan minyak yang terjadi di Pantai Utara Jawa.
  • Segera melakukan audit kepada pertamina dan mencopot direktur utama pertamina Nicke Widyawati.

Komentar

Topik Terkait