oleh

Pelarangan Ekspor Nikel, Dorong Hilirisasi Industri?

INIKATA.com – Pemerintah memutuskan mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel yang efektif berlaku pada 1 Januari 2020.

Kebijakan ini diyakini dinilai momentum yang tepat karena kebutuhan pasar domestik.

“Saat ini sektor hilir sangat dibutuhkan, harapannya nikel mampu diolah dan didistribusi dengan nilai yang sangat tinggi. Tinggal perangkatnya sudah disiapkan atau belum,” ujar anggota DPR Maman Abdurrahman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/10).

Menurutnya, percepatan pelarangan ekspor nikel dilakukan untuk kebutuhan pasar domestik.

Pasalnya, saat ini pemerintah memang sedang menggalakkan hilirisasi industri di minerba, terutama nikel yang rencananya akan diolah menjadi bahan jadi dan bernilai tambah terutama untuk baterai lithium untuk mobil listrik.

“Kita harus ambil momentum kebutuhan domestik yang besar, apalagi kalau nanti sudah dibangun smelter.”

Untuk itu, Maman meminta kepada pemerintah maupun pengusaha nikel untuk komitmen pada asas dan aturan.

Pemerintah harus memiliki kepastian hukum yang lebih jelas, sedangkan pelaku usaha harus komitmen setelah mendapatkan kuota ekspor.

“Wajar jika pelaku usaha kecewa dengan percepatan larangan ekspor ini, karena mereka pasti sudah punya business plan hingga 2022. Tapi saya rasa mereka bisa mengikuti asal kepastian hukumnya jelas dari pemerintah,” sambungnya.

Indonesia memang memiliki kesempatan besar untuk mengambil momentum ini.

Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral, Andri Budhiman Firmanto, dalam kesempatan yang sama.

Kata dia, 40 persen dari total biaya manufaktur mobil listrik berasal dari baterai dan Indonesia merupakan salah satu negara yang punya bahan baku terbaik di dunia untuk memproduksi baterai lithium ion.

“Berdasarkan kajian, 40 persen dari total biaya manufaktur mobil listrik berasal dari baterai,” kata Andri.

“Percepatan aturan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah ini dilakukan untuk mengejar momentum pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan ini juga memperhatikan jumlah cadangan terbukti dan jaminan pasokan bijih nikel kadar rendah untuk persiapan percepatan industri mobil listrik,” pungkasnya. (IK/Jawapos)

Komentar

Topik Terkait