oleh

Peristiwa Penusukan Wiranto, Pengamanan Pejabat Harus Ditingkatkan

INIKATA.com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mendapat penusukan.

Penusukan itu tersebut, saat Wiranto melakukan kunjungan kerja di Alun-alun Menes, Pandeglang.

Wiranto sebelumnya telah meresmikan Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar, Kamis (10/10).

Hal yang menjadi sorotan adalah mengenai standar operasional prosedur (SOP) dalam hal penanganan.

Menko Polhukam, Wiranto

Sebab kenapa gerakan radikal bisa melakukan aksinya ke pejabat negara.

Pengamat militer dan intelijen, Susasningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, saat ini standar pengamanan kepada pejabat negara sudah bertaraf internasional.

Namun dengan kejadian ini, pengamanan ke pejabat negara harus ditingkatkan lagi.

“Tetapi, dengan adanya berbagai kejadian seperti ini kita harus evaluasi tentunya. Apakah yang kurang, apakah deteksi dini ketika pelaksanaan acara itu terjadi, atau apa? Kita harus evaluasi SOP-nya,” ujar Nuning saat dihubungi, Jumat (11/10).

Dengan kasus radikalisme yang tergolong masih tinggi di Indonesia, harus ada evaluasi‎ terhadap pejabat negara.

Misalnya tidak terlalu dekat jarak dengan masyarakat saat sedang berinteraksi.

“Jadi sebenarnya, radius seberapa meter harus tidak boleh terlalu dekat dengan masyarakat juga yang kita tidak begitu kenal,” katanya.

Adanya penusukan terhadap Wiranto ini juga tidak boleh dipandang remeh. Kasus itu harus menjadikan pelajaran untuk peningkatan standar pengamanan kepada pejabat negara.

Mengingat dalam waktu dekat ada pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin sebagai kepala negara.

“Kita harus melihat ini, ada titipan pesan dari ditikamnya Pak Wiranto. Oleh karenanya, apalagi akan ada pelantikan itu harus ditingkatkan pengamanan Presiden, Wakil Presiden, menteri dan setingkat menteri,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyampaikan, pelaku penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diduga terpapar radikalisme ISIS.

Menurut Dedi, motif penusukannya, mereka yang terpapar radikalisme ISIS menjadikan pejabat publik dan polisi sebagai sasaran serangan.

“Ya kalau misalnya terpapar radikal ya pelaku pasti menyerang pejabat publik, utamanya aparat kepolisian yang dianggap thaghut karena kita lakukan penegakkan hukum terhadap kelompok seperti itu,” kata Dedi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (10/10). (IK/Jawapos)

Komentar

Topik Terkait