oleh

Antisipasi Karhutla, Kementrian LHK Diminta Tambah ASN Polhut

INIKATA.com – Terkait dengan lambannya penanganan kebakaran hutan dan semakin masifnya kerusakan kawasan konservasi di berbagai daerah di tanah air serta kasus ilegal loging yang masih terus berlangsung, Anggota DPR Fraksi Demokrat, Irwan, mendorong adanya penambahan tenaga ASN teknis ataupun Polhut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Tidak terlalu sulit saya pikir, karena Kementerian LHK tinggal memberdayakan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMKK) yang ada di Indonesia yaitu di Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar dan Manokwari,” kata Irwan kepada Inikata.com, Minggu (13/10)

Anggota DPR asal Kaltim ini menjelaskan adanya pemborosan anggaran negara dalam penyelenggaraan pendidikan SMKK yang digagas Kemen LHK dengan tidak memberdayakan mereka setelah lulus menjadi ASN. Padahal negara telah keluar uang besar untuk ‘mencetak’ mereka selama sekolah di 5 kampus tersebut.

“Setidaknya Lebih kurang Rp 100 miliar/tahun untuk kelima SMKK tetapi setelah tamat mereka tidak kembali mengabdi untuk bidang sesuai tujuan sekolah diselenggarakan Kemen LHK. Dana besar yang digelontorkn negara tidak ‘kembali ke negara’. Padahal faktanya kemen LHK kekurangan tenaga POLHUT untuk menjaga kawasan konservasi, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Perlindungan Hutan lainnya,” jelasnya.

Dia juga menuturkan jika Kementrian LHK mengajukan program SMK Kehutanan menggantikan Sekolah Kehutanan Menengah Atas yang tutup adalah akan direkrut untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ketika itu booming oleh Pemerintah. Sehingga sekolah itu bisa gratis dan dibiayai full oleh APBN.

“Faktanya lulusan SMKK tidak tertampung dan menjadi ASN Kemen LHK. Lalu bagaimana Kemen LHK mempertanggungjawabkan dana APBN seratus milyar/tahun untuk kelima SMKK itu? Jika tidak bisa merekrut alumninya untuk negara maka pembiayaannya tidak boleh disubsidi 100% oleh APBN,” tegasnya.

Atas dasar itulah, menurut Irwan Kementerian Lingkungan Hidup harus bisa meminta kuota penerimaan ASN untuk seluruh lulusan SMKK di Indonesia untuk menghindari pemborosan APBN dan mengatasi kekurangan tenaga ASN terutama Polisi Hutan di daerah.

“Saya pikir itu terbuka peluangnya buktinya kementerian lain masih dapat kuota seperti Kemenkumham utk tenaga sipir dan Kementerian Kelautan dan Perikanan utk kelasi,” tutupnya. (Danang)

Komentar

Topik Terkait