oleh

“Jangan Ada yang Tepuk Tangan”, Ini Target Ambisius Jokowi 5 Tahun ke Depan

INIKATA.com– Sejak lima tahun lalu pemerinta konsentrasi dan fokus pada pembangunan infrastruktur. Hal ini lantara Indonesia jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa sejak tahun 1978 sampai 2014 (40 tahun) Indonesia hanya membangun 780 km jalan tol, sedangkan Tiongkok sampai saat ini sudah membangun 280.000 km.

“Jangan ada yang tepuk tangan, inilah yang sering ekstrem saya berikan contoh. Kita terlalu tertinggal jauh. Kenapa lima tahun yang lalu saya perintahkan ini kerjanya bukan siang tapi harus pagi siang malam baru selesai,” kata Jokowi pada pembukaan Konstruksi Indonesia (KI) 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Jokowi berharap hingga akhir tahun Indonesia setidaknya memiliki kurang lebih 1.500 km jalan tol. Ia juga menargetkan dalam lima tahun kedepan pembangunan jalan tol mencapai 4.500 – 5.000 km.

“Peringkat di Indonesia dalam pembangunan infrastruktur dunia sekarang ada di posisi 52, di tahun 2018 naik 30 peringkat dibanding tahun 2010. Ini pencapaian yang sangat baik dan kita harapkan daya saing global kita juga akan meningkat mengikuti pembangunan infrastruktur yang ada,” kata Jokowi optimis.

Kendati demikian, kata Jokowi Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karenanya 5 tahun kedepan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas tanpa mengesampingkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Meskipun kita geser yang utama dalam SDM karena infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang memperbaiki daya saing dan indeks logistik. Kita juga memperbiki pemerataan pembangunan. Negara ini negara besar, kita memiliki 17 ribu pulau, bukan hanya pulau Jawa saja, kita mungkin di pulau Jawa menikmati mulusnya jalan, tapi jalan di Papua,” beber Jokowi.

Ditambahkan Jokowi, gencarnya pembangunan infrastruktur juga harus dapat menaikkan kelas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri. Tak hanya itu, ia juga meminta agar pembangunan infrastruktur dapat menciptakan banyak lapangan kerja dengan mendorong peningkatan peran swasta.

“Saya ingatkan jangan sampai pembangunan infrastruktur terlalu banyak menggunakan barang-barang impor dan meningkatkan kelas usaha kecil menengah (UKM) kita ajak mereka bekerja dalam pembangunan ini juga meningkatkan kualitas pengguna dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita,” jelasnya.

Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa agenda prioritas pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan (2020-2024) yang disampaikan Presiden Jokowi di Gedung MPR pada 20 Oktober 2019 sangat tepat, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan bisa mengakselerasi nilai tambah perekonomian masyarakat.

Menurutnya, kebutuhan Infrastruktur dibangun untuk meningkatkan daya saing Indonesia, dari peringkat 82 menjadi 52 pada saat ini, dan ditargetkan mencapai peringkat ke 40 di masa datang.

Menteri Basuki mengutip pesan Presiden Jokowi, bahwa, “Untuk proyek dengan tingkat kelayakan finansial yang baik akan diserahkan ke swasta, kalau tidak memenuhi kriteria akan diserahkan ke BUMN,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur juga harus dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan berbagai produk dalam negeri seperti alat berat excavator, marka jalan, bearing jembatan, water treatment mobile, dan lain-lain.

“Kita tidak bisa bergantung pada negara lain dalam impor yang akan menghambat perkembangan produk dalam negeri. Ada beberapa regulasi yang akan dihapus dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur,” pesan Basuki.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan budget Infrastruktur Indonesia berjumlah Rp420 triliun untuk tahun 2020. “Bahkan pembangunan Ibu Kota Negara baru merupakan pembangunan infrastruktur yang besar dan membutuhkan peran swasta,” katanya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruisi dan Infrastruktur Erwin Aksa, mengatakan bahwa optimalisasi pembiayaan proyek infrastruktur sangat dipengaruhi oleh terciptanya nilai tambah proyek, jaminan pengembalian pinjaman, dan jaminan keuntungan bagi investor.

Kadin yang mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur mengajak pemerintah membuka keterlibatan swasta dalam penyediaan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP).

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran total pembangunan infrastruktur sekitar Rp430 triliun pada 2020 atau naik dibandingkan 2019 yang sebesar Rp420 triliun.

Untuk mendukung hal tersebut, menurut Presiden diperlukan kesiapan seluruh komponen rantai pasok industri konstruksi yang terdiri dari sumber pendanaan, SDM, peralatan dan material, serta teknologi konstruksi.

“Kuncinya ada di pembenahan manajemen rantai pasok konstruksi yang berkualitas, terutama pasokan tenaga ahli jasa konstruksi yang harus terus kita tingkatkan, kuantitas maupun kualitasnya didukung dengan sertifikasi berstandar internasional,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, untuk mendorong terciptanya SDM konstruksi yang kompeten, handal dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan kerja sama antara dunia pendidikan dan industri jasa konstruksi.

“Oleh karenanya, pendidikan dan pelatihan vokasional harus juga kita perbaiki, link and match antara lembaga pendidikan dengan kebutuhan dunia konstruksi Indonesia harus terus diperkuat sehingga menghasilkan tenaga kerja yang punya keahlian lapangan yang handal,” kata Jokowi.

Terkait kesiapan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam konstruksi, Presiden menginstruksikan untuk memastikan ketersediaannya baik dari segi kuantitas dan kualitas. Presiden juga menekankan agar terus berupaya mengurangi penggunaan bahan konstruksi impor, sehingga pembangunan infrastuktur yang masif dapat mendongkrak industrialisasi dalam negeri.

“Saya minta agar produksi dalam negeri betul-betul menjadi perhatian yang serius. Berbagai produk dalam negeri seperti kebutuhan produk baja serta berbagai kebutuhan material dan bahan baku lainnya harus disediakan sehingga sektor konstruksi bisa berkontribusi dalam menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan kita,” pesan Jokowi.

“Berikan ruang kepada swasta terutama pengusaha lokal untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Saya harapkan 5 tahun ke depan peran swasta, peran kontraktor lokal betul-betul bisa diberikan ruang sebesar-besarnya. Saya yakin dengan semangat kolaboratif akan mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur,” tutur Jokowi.

Pembukaan ruang kepada sektor swasta menurut Presiden juga terkait dengan dukungan kesiapan pendanaan pembangunan infrastruktur yang tidak mungkin semuanya bergantung pada APBN.

“Saya selalu berpesan tolong tawarkan berikan prioritas pada swasta dulu, kalau swasta tidak mau silahkan BUMN yang mengerjakan terutama yang nilai investasinya rendah, kalau BUMN tidak mau maka dikerjakan oleh pemerintah,” ujarnya.(FIN)

Komentar

Topik Terkait