oleh

Tolak Angkat Honorer K2 Jadi ASN, Pemerintah: Tidak Ada Payung Hukum

SURABAYA, INIKATA.com – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur (Jatim) Mohammad Azis mengatakan bahwa pemerintah melalui Kemenpan RB telah menolak untuk mengangkat honorer K2 menjadi ASN. Alasannya, tidak ada payung hukum yang mengatur hal tersebut.

“Sudah ada standar-standar tertentu. Kalau kemudian tidak memenuhi standar, maka Kemenpan RB tidak bisa mengakomodir itu. Bila dipaksakan maka akan berdampak hukum dan menjadi temuan BPK dan ini tidak baik,” ujarnya di gedung DPRD Jatim, sabtu(9/11/19).

Sebelumnya, Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) Jatim meminta kejelasan nasibnya karena sampai saat ini belum mendapat perhatian dari pemerintah.  Terlebih jelang proses rekrutmen CPNS 2019 yang segera bergulir.

Ironisnya, keberadaan honorer K2 yang semula diakui oleh negara sesuai dengan PP No 48 tahun 2005, saat ini malah tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Politisi PAN itu mengatakan,  Kemenpan RB menyampaikan bahwa pada tahun 2013 sudah diadakan tes. Hasilnya, sebagian lolos dan sebagian tidak. Kemudian pada tahun 2019 ini tidak ada tes lagi untuk mereka. Yang ada, pilihan untuk mengikuti ujian pada formasi P3K.

“Diskusi sempat panjang, karena kita ngotot kalau bisa kasih (K2 jadi PNS). Entah sehari atau dua hari, lalu pensiun. Kita minta itu, tapi dari Kemenpan RB ini bilangnya: kita nggak punya cantolan hukum untuk mengangkat mereka,” papar dia.

Lebih lanjut politisi asal Pulau Madura ini menguraikan, kebijakan ini bukanlah domain provinsi, tapi wewenang pemerintah Pusat. Persoalan ini tidak hanya terjadi di Jawa Timur, melainkan juga di daerah lain.

“Data awal honorer K2 ini jumlahnya hanya 200 ribu, namun pada saat input data dari daerah ternyata mencapai 600 ribu orang” tutupnya. (Three)

Komentar