oleh

Lindungi Travel Milik Istri, Gubernur NA Diduga Berbohong dan Labrak Aturan Jokowi

MAKASSAR, INIKATA.com – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA) diduga melindungi travel Hakata milik sang Istri, Liestiaty Nurdin. Sebab dia mengklaim dalam surat ‘hak jawab’ yang dikirimkan ke redaksi Inikata.com, Hakata telah bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sejak tahun 2002.

Baca Juga: NA Perkaya Perusahaan Sendiri Sejak Jadi Gubernur Sulsel, Ini Buktinya!

Bantah Perkaya Perusahaan Sendiri, Gubernur NA Balas dengan Informasi Sesat

Namun, hal itu buru-buru dibantah oleh anak buahnya sendiri, Kabid Pemuda II Dispora Sulsel, Nursam. Nursam yang sudah bekerja puluhan tahun, sejak Dispora masih bergabung di Dinas Pendidikan mengaku, Hakata tak pernah menjalin kerja sama dengan Instansi Dispora sejak tahun 2002.

Hanya saja, Nursam sering menggunakan Hakata secara pribadi tanpa melalui instansi.”Bukan sejak 2002, Hakata tak pernah bekerja sama dengan instansi, tapi hanya saja saya selalu pakai kalau berangkat banyak orang, sejak saya masih di Kanwil pendidikan, karena waktu itu dispora masih di disdik,” kata Nursam kepada Inikata.com, Senin (11/11/2019).

Hal yang mengganjal lainnya, adalah saat tim inikata.com mencoba mengkonfirmasi ke Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Devo Khadaffi soal data kerjasama antara Hakata dan Dispora.

Hal berbeda justru dikatakan Devo, Devo mengaku kerjasama antara Hakata dan Dispora terjalin sejak lama, hanya saja Devo tak bisa memperlihatkan bukti kerjasama, dengan alasan Travel tak memerlukan kontrak atau bukti tulis untuk menjadi jasa agen perjalanan.

Kabid Pemberitaan Humas dan Protokol Pemprov Sulsel, Fira juga terbatah-batah dalam menjelaskan kerjasama tersebut, Fira mengaku data kerjasama antara Hakata dan Dispora merupakan data yang berasal dari pihak Hakata.”Itu dikasih dari pihak Hakata, saya nda taumi itu,” katanya kepada Inikata.com, kemarin.

Pernyataan tumpang tindih ini mengisyaratakan kebohongan Gubernur NA, dan sikao NA yang berani menantang Putusan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. (**)

Komentar

Topik Terkait