oleh

Rest Area Gagal, Gubernur NA Akan Bangun Toilet Rp 3 Miliar

MAKASSAR, INIKATA.com– Rencana pembangunan toilet mewah ternyata menelan anggaran yang cukup besar. Pemprov menyiapkan anggaran Rp3 miliar untuk tiga lokasi tahun depan.

Toilet mewah dibangun karena program prioritas Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman gagal dikerjakan tahun ini. Rest area dan pedestrian terpaksa di-redesign.

Plt Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Prof Rudi Djamaluddin mengaku toilet ini nantinya akan dibangun di tiga daerah wisata yakni Toraja, Bulukumba dan Enrekang. Setiap daerah dijatah Rp1 miliar.

“Kan standar internasional. Pak Gubernur maunya seperti daerah wisata di luar negeri,” kata Prof Rudi.

Ia menjelaskan, toilet itu tidak seperti toilet pada umumnya. Tetapi memiliki spesifikasi yang lengkap, mulai dari cermin, westafel, AC, shower, hand dryer, bahkan gantungan handuk.

Satu toilet akan terdiri dari beberapa kamar kloset duduk dan berdiri. Makanya, anggarannya lumayan besar. “Lengkap semua. Nanti akan dibangun di lokasi wisata. Misalkan di Toraja ada negeri di atas awan yang paling ramai dikunjungi, atau di Bulukumba, ada pantai Bira,” tambahnya.

Nantinya, di sekeliling toilet juga akan dibuat taman untuk mempercantik. Begitupun dengan pedagang kaki lima, akan dibuatkan space khusus untuk berjualan. Rudi berdalih keberadaan toilet ini penting untuk menunjang kebutuhan umum wisatawan, khususnya turis asing.

Minat mereka untuk berkunjung ke lokasi wisata kadang menurun karena masalah toilet. “Selama ini mereka (wisatawan) mengeluhkan soal toilet di lokasi wisata, jadi pak gub minta dibangunkan. Insyah Allah tahun depan sudah dimulai,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memilih me-redesign dua program prioritasnya karena masalah lahan. Rest area dan pedestrian tahun ini gagal dikerjakan. Ia ingin fokus ke pembangunan toilet. Katanya, sama-sama kebutuhan.

“Kita mau redesign. Dialihkan ke program lain yang lebih dibutuhkan masyarakat. Toilet lebih dibutuhkan,” kata Nurdin beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan tak ada yang mudah dengan masalah lahan. Rencana hibah lahan oleh Pemkab untuk rest area pun tak kunjung dilakukan. Makanya, Pemprov lebih baik membangun toilet.

Sebelumnya, rest area rencana dibangun di Kabupaten Barru dan Jeneponto. Karena persoalan lahan, anggaran Rp85 miliar terpaksa dikembalikan. Padahal lelang perencanaannya sudah rampung. Begitupun dengan rencana pembangunan RS regional di Bone dan Palopo.

Nurdin bilang toilet bintang lima juga masuk dalam program prioritasnya. Nantinya akan dibangun di setiap lokasi wisata. Ia ingin Sulsel bisa seperti negara maju lainnya. “Kita ingin (tempat) wisata seperti di negara maju. Toiletnya bersih dan nyaman. Tidak jorok,” bebernya.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (PKP2) Andi Bakti Haruni juga mengaku untuk pengerjaan proyek prioritas rest area dan pedestrian sudah bukan lagi wewenangnya. TAPD mengalihkannya tahun depan ke dinas bina marga.

Soal diusulkan kembali atau tidak, ia tak tahu. Ia bilang, tahun ini memang seharusnya proyek tersebut dikerjakan Bina Marga. “Tapi karena program di Bina Marga kebebanan, jadi ditugaskan di kami. Tahun depan sudah dialihkan ke sana, apalagi kalau sudah gabung dengan PSDA,” kata Bakti.

Ia menambahkan tahun depan pihaknya hanya fokus untuk program air bersih dan pengentasan kawasan kumuh. Ada anggaran yang diusulkan sekitar Rp8 miliar. Itu untuk membackup air bersih di Pulau seperti Barangcaddi. “Kita siapkan penyuling air sampai air siap minum untuk pulau. Yang pertama itu di (Pulau) Barangcaddi,” ujarnya.

Sementara, untuk pengentasan kawasan kumuh fokus ke pesisir. Takalar dan Maros adalah daerah dengan jumlah kawasan kumuh terluas di Sulsel. PKP2 mencatat ada 2.258,02 hektare wilayah kumuh di Sulsel.

Tahun ini, mereka hanya menuntaskan 788 hektar saja karena keterbatasan anggaran. “Tidak banyak yang bisa dilakukan karena kita juga paham soal anggaran, Pemprov fokus ke infrastruktur jalan.

Sementara, pengentasan kawasan kumuh ini ada pembagiannya. Di bawah 10 ribu hektar kewenangan kabupaten/kota, kalau provinsi yang 15 ribu hektar. Di atasnya itu, kewenangan pusat,” tegasnya.(Radar Makassar/Group Inikata)

Komentar

Topik Terkait