oleh

Mantan DPO Korupsi “Dilepas”, ACC Desak Kejagung Evaluasi Kejati Sulsel

MAKASSAR, INIKATA.com – Penangguhan penahanan yang diberikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel secara diam-diam terhadap Soedirjo Aliman alias Jentang, eks buronan dugaan korupsi penyewaan lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar terus menuai kecaman sejumlah pegiat anti korupsi di Sulsel.

Salah satunya, Lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi. Lembaga mantan ketua KPK, Abraham Samad menyayangkan sikap yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap Eks DPO kasus Buloa tersebut.

Olehnya, itu dirinya mendorong pimpinan Kejaksaan Agung RI mengevalusi Kejati Sulsel dibawah kepemimpinan Firdaus Dewilmar.

“Kami desak Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi ke Kejati Sulsel,” ucap Direktur Lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, Selasa (17/12/2019).

Kadir menuturkan, sikap Kejati Sulsel terhadap eks DPO Kasus Buloa tersebut menandakan lembaga penegak itu tak punya komitmen serius dalam menuntaskan kasus korupsi penyewaan lahan negara Buloa tersebut.

“Kami menilai Kejati Sulsel tidak punya komitmen pemberantasan korupsi, kasus ini menyita perhatian publik dan dijadikan sebagai DPO dua tahun lebih yang sudah melibatkan Kejaksaan Agung namun semua itu tidak jadi pertimbangan yang serius oleh Kejati Sulsel,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel menanggapi Terkait Rumor bahwa kasus penyawaan lahan Buloa yang menyeret Soedirjo Aliman alias Jen Tang sebagai tersangka, pihaknya membantah hal tersebut dibuktikan dengan adanya penambahan tersangka baru dalam kasus tersebut.

“Rumor SP3 itu bohong, dibuktikan pada hari ini kami melakukan koordinasi dan suvervisi dengan KPK untuk pemanganan perkara ini, Buktinya lurah dan camat kita tetapkan tersangka dalam kasus ini,” jelas Firdaus Dewilmar. Selasa (26/11/2019).

Peran Jentang di Kasus Korupsi Sewa Lahan Negara

Jentang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dalam proyek penyewaan lahan negara disertai dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Perannya terungkap sebagai aktor utama dibalik terjadinya kerugian negara dalam pelaksanaan kegiatan penyewaan lahan negara tepatnya yang berlokasi di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar.

Hal itulah kemudian penyidik akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka dugaan korupsi disertai tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang juga telah dikuatkan oleh beberapa bukti.

Diantaranya bukti yang didapatkan dari hasil pengembangan fakta persidangan atas tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyewaan lahan buloa yang sebelumnya sedang berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Ketiga terdakwa masing-masing M. Sabri, Rusdin dan Jayanti.

Selain itu, bukti lainnya yakni hasil penelusuran tim penyidik dengan Pusat Pelatihan dan Aliran Transaksi Keuangan (PPATK). Dimana dana sewa lahan diambil oleh Jentang melalui keterlibatan pihak lain terlebih dahulu.

Jentang diduga turut serta bersama dengan terdakwa Sabri, Rusdin dan Jayanti secara tanpa hak menguasai tanah negara seolah-olah miliknya sehingga PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero selaku Pelaksana Proyek Makassar New Port terpaksa mengeluarkan uang sebesar Rp 500 Juta untuk biaya penyewaan tanah. (Anca)

Komentar