oleh

Diduga Main Mata, PPATK Didesak Periksa Aliran Dana dari Jen Tang ke Kejati

MAKASSAR, INIKATA.com – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga bermain dalam pembebasan mantan DPO Kasus penyewaan lahan negara Buloa, Soedirjo Aliman alias Jen Tang.

KPK dan PPATK pun didesak memeriksa aliran dana ke Pejabat Kejati Sulsel.

“Alasan karena kemanusian dan tersangka sakit itu hanya akal-akalan Kejati untuk berikan penangguhan kepada Jentang. Kami menilai tindakan itu tidak masuk akal,” tegas anggota Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) Andi Ahmad Ali Akbar Sabtu (21/12/2019).

Ia mengatakan, Jentang yang sebelumnya telah berstatus buron  bahkan menghalang-halangi proses penyidikan hingga bersembunyi selama 2 tahun lebih. Nanti, pada bulan Oktober 2019 tepatnya 17 Oktober 2019, tim Tabur Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menangkapnya dalam persembunyiannya di sebuah kamar Hotel di daerah Kuningan, Jakarta.

Setelah itu, Jentang diserahkan ke Kejati Sulsel guna diproses lebih lanjut dan ia langsung dijebloskan ke sel tahanan Lapas Klas IA Makassar sebagai tahanan titipan.

“Ironisnya, bukannya Kejati mempercepat perampungan berkas penuntutan agar perkara Jentang segera disidangkan. Ini malah diberi toleransi penangguhan penahanan. Kejati seakan mempermainkan Kejagung,” kata Ali Akbar.

Ia menduga pemberian penangguhan penahanan terhadap Jentang kuat ada kongkalikong antara para pejabat Kejati Sulsel dengan Jentang.

“Kami desak KPK dan PPATK berkoordinasi menelusuri adanya kemungkinan dugaan aliran dana dari Jentang kepada para pejabat Kejati sehingga Jentang dengan entengnya mendapat toleransi penangguhan penahanan,” ujar Ali Akbar.

Alasan lain yang dilontarkan Kejati terkait penangguhan penahanan Jentang, yakni karena vonis bebas yang diterima oleh tiga terdakwa dalam kasus yang sama serta Jentang telah menang dalam perkara perdata terkait status lahan negara yang diklaimnya, menurut Ali Akbar, itu sangat keliru.

“Dari awal kami menduga itu. Namun tidak bisa disamakan dengan status tiga terdakwa yang bebas sebelumnya karena perbuatan yang berbeda. Kan ada klasifikasinya dalam perbuatan itu, dikenal ada pelaku, ada yang karena kebijakan dan ada karena turut menikmati. Makanya dalam setiap perkara korupsi khsususnya berkaitan modus seperti itu umumnya tunggal yang terjerat,” terang Ali Akbar.

Sementara Kasi Intelijen Kejati Sulsel, Irwan mengatakan ada alasan yang telah dijelaskan oleh pimpinan Kejati Sulsel sehingga memberikan penangguhan terhadap Jentang.

Pertama, kata dia, dalam kasus yang sama menjerat Jentang, sebelumnya ada tiga terdakwa dan mereka masing-masing Rusdin, Jayanti dan Sabri telah divonis bebas ditingkat kasasi. Sehingga dalam penanganan kasus Jentang sangat hati-hati.

Kedua, lanjut Irwan, selain vonis bebas terhadap ketiga terdakwa sebelumnya, Jentang juga dinyatakan menang dalam perkara perdata. Dimana dalam putusan tersebut, status lahan yang menjadi objek sengketa dinyatakan bukan lahan negara tapi merupakan milik Jentang. Inilah yang menjadi pertimbangan juga.

“Namun yang perlu diketahui, upaya yang telah dilakukan merupakan salah satu strategi. Kalau tidak ditangguhkan, Jentang bisa lepas demi hukum dimana masa penahanannya habis karena berkas juga belum rampung. Jadi kita berikan penangguhan sembari berupaya maksimalkan perampungan penyidikan. Ini kan strategi,” jelas Irwan.

Ia mengatakan agar polemik penangguhan penahanan terhadap Jentang terus berkepanjangan, pimpinan Kejati mendekat ini akan merilis resmi seluruh proses penanganan kasus dugaan korupsi disertai dugaan TPPU yang menjerat Jentang.

“Disitu akan dibuka semua bagaimana peliknya proses penanganan kasus Jentang ini. Kita akan transparan dalam rilis resmi itu,” tutup Irwan.

mengatakan dalam upaya menyikapi tindakan Kejati Sulsel yang telah melepaskan Jentang dari sel tahanan Lapas Klas IA Makassar, Kamis 12 Desember 2019. (Anca)

Komentar