oleh

Menkumham: Usai Tetapkan Perpres Jokowi Tak Akan Intervensi KPK

INIKATA.com – Draf Peraturan Presiden atau Perpres tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi polemik.

Beberapa pegiat antikorupsi menilai lantaran dianggap bakal melemahkan lembaga antirasuah. Hal ini khususnya dalam pasal 1.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara.

Hal ini lah yang menimbulkan kekhawatiran para pegiat antikorupsi tentang nasib KPK kedepannya akan mudah disetir oleh Jokowi selaku Presiden.

Bahkan karena Perpres ini, pegiat antikorupsi mengancam akan menempuh tiga upaya hukum, jika Presiden meneken draf Perpres KPK.

Langkah pertama yang akan diambil mereka ialah melakukan gugatan uji materil ke Mahkamah Agung (MA). Kedua, melakukan gugatan class action, dan ketiga melakukan aduan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Narkoba dan Kejahatan.

Namun hingga saat ini, Perpres tersebut masih berada di Kantor Sekretariat Negara dan masih dalam tahap penyusunan.

Hal itu dikonfirmasi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat ditemui di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pasar Minggu, Selasa (31/12).

Yasonna menegaskan bahwa tidak akan ada intervensi Jokowi terhadap KPK usai Perpres tersebut diterbitkan.

“Oh, enggak, enggak ada (intervensi) itu,” kata Yasonna saat menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan ziarah ke Makam Almarhum mantan Ketua MPR RI, Taufik Kiemas.

Namun, saat ditanya lebih lanjut terkait kapan Perpres itu disahkan, Yasonna langsung berpaling dari kerumunan wartawan. (rmol)

Komentar